Tujuh Kampus Radikal! Lawakan Saat Ini

Published by KSM Eka Prasetya UI on

Terdapat tujuh kampus yang terpapar radikalisme, begitu sebut BNPT. Ada UI, ITB, IPB, Undip, ITS, Unair, dan UB. Menariknya, ketujuhnya adalah kampus-kampus terkenal dan terbesar di Indonesia. Entah, mungkin terdapat perbandingan lurus antara berhasilnya suatu kampus dengan tingkat radikalnya. Apa yang akan saya bedah di tulisan ini bukan perihal “benarkah ketujuh kampus tersebut radikal”, melainkan membedah “lawaknya” pernyataan BNPT tersebut.

Menarik alur persoalan tersebut, sekiranya dapat kita simpulkan bahwa pernyataan BNPT terpicu oleh aksi terorisme yang belum lama ini terjadi. Memang tidak disebutkan secara lugas, tetapi dapat ditarik makna atau semantiknya bahwa maksud kata radikal tersebut adalah mahasiswa kampus yang kukuh memercayai agamanya, yang dalam konteks ini adalah agama Islam. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya kampus yang mayoritas mahasiswanya beragama non-muslim disebut radikal (jika ada, silahkan lupakan tulisan ini).

Terdapat 2 hal yang akan dibahas perihal isu radikal di atas. Pertama, radikal adalah bentuk iman; dan kedua, radikal adalah bentuk pemikiran. Mari bahas yang pertama, tentu setiap pemeluk agama harus memercayai dengan sepenuh hati ajarannya, jika tidak, tentu mereka tidak benar-benar beragama. Dengan demikian, setiap agama memang tidak dapat dipertentangkan dalilnya. Tidak mungkin seorang Muslim sekaligus percaya Nabi Isa adalah anak Tuhan, atau seorang Kristiani menyebut Yesus hanya sebagai seorang Nabi atau manusia biasa. Setiap agama yang dipercaya memiliki postulatnya sendiri. Pada tingkat ilmu pengetahuan, postulat yang tidak dapat diperbandingkan itu juga terjadi, seperti halnya geometri yang percaya pasti ada titik, matematika yang percaya pada adanya angka, atau biologi yang percaya adanya bios atau kehidupan. Fisika di satu sisi memahami kehidupan sebagai partikel, akan tetapi, psikologi percaya akan adanya jiwa dan pikiran. Apakah ada ilmu pengetahuan berbeda domain yang menegasi satu sama lain? Apakah kita menemukan ilmuwan fisika menghujat psikolog dan menuntutnya karena tidak sesuai dengan postulat pada fisika? (jika ada, silahkan lupakan tulisan ini). Menanggapi perbedaan yang tidak dapat dipertentangkan tersebut adalah tugas dari negara. Negara ini adalah negara hukum (rechtsstaat), maksudnya adalah, dalam menjalankan kuasa kursifnya, negara tidak boleh melanggar hak-hak individu warga negaranya, sehingga hak-hak individu tersebut dapat ditampung.

Mengenai hal tersebut, tentu akan terjadi saling tindih keinginan individu yang tidak terbatas. Setiap agama akan mengklaim bahwa dirinya yang benar dan harus diperhatikan oleh negara. Pada titik ini, negara dapat sedikit “otoritatif”. Merujuk pada proses pembentukan Pancasila yang mengubah bunyi sila pertama agar menampung keberagaman warga negara republik ini, maka negara menetapkan konstitusi yang sekiranya menjadi irisan bagi warga negaranya yang beragam. Oleh karena itu, meilhat pada hal tersebut, setiap pemeluk agama tidak dapat mendirikan sistem negara sesuai dengan kepercayaan agamanya, terkecuali konstitusi negara ini diubah. Penegasan ini yang disebut sebagai tindakan “otoritatif” negara. Dapat kita simpulkan bahwa para pendiri negara bermaksud untuk mengatakan bahwa sistem negara bukanlah “tujuan akhir”, melainkan hanya sebagai “sarana”. Setiap agama tentu menekankan pada pengelolaan batin atau iman yang begitu individual, artinya, pendalaman iman adalah aktivitas yang begitu personal dan sakral. Sehingga, meskipun sistem negara berubah menjadi khilafah misalnya, itu tidak niscaya berbanding lurus dengan kedalaman iman warga negaranya. Ambil contoh pada abad pertengahan, selama ratusan tahun bahkan lebih, negara-negara di Eropa menempatkan gereja sebagai pemilik otoritas tertinggi. Namun, yang terjadi justru rezim diktator yang begitu kejam. Jika Anda tidak sepaham dengan gereja dan berani untuk menunjukkannya di depan umum, bersiaplah untuk “memeluk” tiang gantungan. Ketakutan dan kecemasan massa justru yang terjadi, dan bukannya kedalaman iman dan kedamaian.

Sekarang kita beralih membahas yang kedua. Dapat disimpulkan bahwa kata radikal telah banyak disalahartikan. Radikal itu berarti mendalam, dengan kata lain, penyelidikan atau aktivitas berpengetahuan kita memang harus radikal agar tidak tumpul, dangkal, atau asal bunyi. Namun, makna kata radikal itu telah bergeser dan diganti dengan makna kekerasan, anti-kompromi, atau makna negatif lainnya. Jika disebut kampus radikal! Maka memang seharusnya kampus radikal. Jika tidak radikal, maka tumpul penalarannya. Tujuh kampus yang disebut radikal adalah kampus ternama yang memang radikal. Jadi, pihak BNPT pada dasarnya tidak memberi informasi baru perihal hal tersebut, karena kampus memang sudah seharusnya radikal.

Jika kita disebut radikal, itu hal baik, karena makna radikal bukan hal negatif seperti yang banyak dipelintir. Anehnya, media nasional bahkan internasional juga mengganti makna radikal menjadi hal yang negatif dan menakutkan. Itu suatu persoalan yang harus segera diselesaikan. Ada tiga hal yang dapat kita simpulkan: pertama, hentikan penggantian makna kata radikal menjadi sesuatu yang negatif; kedua, sudah seharusnya kita menjadi seorang radikal, dalam artian beragama secara penuh dan memiliki penalaran yang tajam serta mendalam; dan ketiga, pernyataan BNPT benar-benar suatu lawakan. Saya menyarankan satu hal, jika nantinya BNPT ataupun pihak lain ingin melakukan hal yang sama, golongkan sebagai pihak “yang ingin mengganti konstitusi” dan bukannya radikal. Misalnya HTI, mereka ingin mengganti konstitusi, tapi apakah mereka mengebom? Saya rasa tidak kan.


Penulis: Muhammad Musfi Romdoni (Wakil Kepala Departemen Kajian dan Literasi, FIB 2015)
Editor: Farid Mubarok (Staf Departemen Hubungan Masyarakat, FIB 2017)

Categories: Opini