Notula Krida: The Dynamics of Rohingya Crisis: an Unfinished Business of Myanmar, ASEAN, and Humanity

Published by KSM Eka Prasetya UI on

Tulisan ini semata-mata merupakan bentuk notulensi dari krida yang diadakan oleh departemen kajian pada Selasa, 5 September 2017. 

Akhir-akhir ini, kekerasan yang dialami oleh kaum muslim Rohingya kembali santer terdengar. Terkadang, dipertanyakan pula pada dasarnya mengapa kasus tersebut terjadi. Apakah sekadar tentang konflik keagamaan? Atau sebenarnya lebih dari itu? Pada krida departemen kajian kali ini, diundanglah  Abid Abdurrahman Adonis (FISIP, 2014) yang akan memberikan pemaparan mengenai seluk-beluk dari kaum muslim Rohingnya dan bagaimana pada akhirnya aktor-aktor yang terkait dapat bertindak.

Screenshot 2017-09-08 08.43.44

Pada dasarnya, “rohingya” memiliki konsepsi yang relatif. Awalnya, orang sering menyebutnya sebagai Bengali muslim. “Rohingya” ada di daerah Rakhine yang berbatasan dengan daerah Bangladesh. Batas-batas sebenarnya dahulu tidak jelas, namun semenjak zaman penjajahan menjadi jelas dimana Rakhine berada di daerah perbatasan Myanmar dan Bangladesh. Konflik Rohingya berada dalam ranah pos-kolonialisme. Awalnya, mereka sering berpindah-pindah sewaktu zaman rezim Inggris. Namun saat Jepang datang ke daerah tersebut, terjadi vacuum of power yang menimbulkan tensi antara orang pribumi-buddha dengan orang muslim yang pada akhirnya membuat orang Rakhine diasosiasikan sebagai “Rohingya” karena mereka mayoritas beragama muslim.

Burma merupakan orang yang memegang identitas nasional dan dianggap sebagai orang asli Myanmar. Pada tahun 1960 terjadi kudeta yang kemudian menyebabkan “Rohingya” mengalami represi dan represi. Tindakan ini nyatanya juga didukung oleh masyarakat sipil setempat. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa keberadaan orang Rohingya membebani masyarakat. Sehingga muncul kebijakan untuk mengeluarkan orang Rohingya dari Myanmar karena mereka dianggap imigran gelap dari Bangladesh.

Persoalan Rohingya yang paling mendasar adalah persoalan kewarganegaraan. Pada tahun 1940-1960 terjadi kenaikan tensi antara Rohingya dengan pemerintah. Namun pada saat itu masyarakat Rohingya masih menjadi bagian dari masyarakat Myanmar. Baru pada rezim dictatory civil, masyarakat Rohingya tidak lagi diakui menjadi warga negara Myanmar. Sehingga seluruh hak-hak warga negara Myanmar hilang dari masyarakat Rohingya.

Pada kondisi Rohingya yang tidak memiliki status kewarganegaraan dan penuh ketidakpastian di tanah Myanmar, pergerakan muncul di kalangan Rohingya. Pergerakan tersebut berbasis islamic movement dan democracy movement sebagai medium perlawanan yang digunakan oleh Rohingya.

Status kewarganegaraan yang tidak dimiliki oleh etnis Rohingya membuat mereka mengalami deprivasi sosial dan ekonomi. Bentuk deprivasi sosial dan ekonomi tersebut antara lain: tidak adanya akses kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya sehingga mengakibatkan krisis kemanusiaan dan perlawanan yang bersifat politik.

Namun, sebenarnya ada kasus saat orang muslim di Myanmar tidak berada dalam keadaan diskriminasi seperti yang dialami oleh orang Rohingya, yakni kasus panthay population. Panthay population merupakan orang muslim Myanmar keturunan Cina. Cina muslim ini tidak dieksekusi layaknya orang Rohingya karena mereka tidak memiliki sejarah yang sama dengan Rohingya. Mereka tidak hidup mengelompok seperti orang Rohingya karena populasi mereka tersebar. Dari segi ekonomi pun populasi ini relatif sukses, dan mereka cukup cerdik dalam bersiasat di kehidupan sehari-hari, misalnya menggunakan nama Arab, Myanmar, dan Cina. Bukan berarti mereka tidak mengalami diskriminasi. Mereka juga tetap mengalami diskriminasi yakni dalam hal cultural deprivation. Hal ini dibuktikan dengan mereka tidak memiliki bahasa sendiri. Orang-orang panthay ini tidak diizinkan untuk mempelajari bahasanya sendiri, karena mereka diwajibkan untuk menggunakan bahasa Myanmar dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah lainnya di Myanmar sebenarnya adalah, Myanmar sendiri tidak memiliki konsepsi sendiri mengenai kewarganegaraan karena mereka lahir pada zaman pasca-kolonial yang mulai membangun ide kebangsaan setelah merdeka. Pada akhirnya, cukup sulit untuk menjabarkan apa yang disebut sebagai orang Myanmar itu.

Melalui permasalahan Rohingya ini, sebenarnya menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi regional leader melalui constructive engagement role yang sudah diterapkan oleh Indonesia. Yang dimaksud dengan contructive engagement role tersebut dijabarkan menjadi beberapa poin berikut:

  1. Humanitarian : memberikan bantuan, menerima refugee untuk tinggal di Indonesia meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak.
  2. Bilateralism : mendorong Myanmar untuk ikut forum internasional. Pada dasarnya, hubungan Myanmar dan Indonesia sangat baik dan berada dalam lingkup kedekatan personal.
  3. Engaging             : merangkul Myanmar

Selain itu, melalui permasalahan Rohingya ini, juga merupakan kesempatan bagi ASEAN untuk menunjukkan kerja samanya dalam hal kemsanusiaan.

Yang menjadi persoalan saat ini adalah bagaimana kemudian kita melihat orang Rohingya yang posisinya tidak menguntungkan. Di saat mereka tidak diterima di Myanmar maupun Bangladesh. Siapakah yang salah?

Pada dasarnya, apa yang dilakukan oleh Bangladesh tidak juga salah, karena kondisi mereka memang tidak memungkinkan. Dalam artian, jika mereka menerima Rohingya, maka orang yang ingin mengeluarkan Rohingya semakin mendorong Rohingya untuk keluar dari Myanmar dan berpindah ke Bangladesh.

Dengan demikian, ada baiknya, kita harus berpikir adil. Toh, pada akhirnya permasalahan yang ada di Rohingya tidak dapat terlepas dari konteks historis. Memang dulu mereka salah, tapi jangan mengungkit-ungkit masalah sejarah lagi, karena mereka telah berbeda generasi.

Notulen: Departemen Kestari
Tulisan telah disunting seperlunya oleh penyunting.