Pendidikan: Buat Apa? Untuk Siapa?

Published by KSM Eka Prasetya UI on

[#KajianCUK]

“Pendidikan: Buat Apa? Untuk Siapa?”

Oleh: Syahrul Ramadhan (Staf Departemen Kajian dan Literasi, FISIP 2018)


Pada era modern saat ini, kita sebagai warga negara Indonesia mungkin sama-sama menyepakati bahwa pendidikan merupakan hak dan kewajiban seluruh bangsa Indonesia, sehingga harus dijalani oleh semua warga negara. Hal ini pun dilegitimasi dengan adanya UU Sistem Pendidikan Nasional (SIDIKNAS) No.20, Tahun 2003 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab[1].

Berdasarkan UU SIDIKNAS tersebut seharusnya sudah sangat jelas tujuan dari pendidikan, yaitu menjadikan dan membuat manusia menjadi makhluk seutuhnya. Namun sistem pendidikan yang diterapkan untuk mencapai tujuan ideal dari UU SIDIKNAS bukan merupakan sesuatu yang tidak memiliki hambatan. Pasalnya, sistem kerangka besar kapitalisme modern menjarah apa saja yang menurutnya akan menguntungkan para pelaku kapital, salah satunya adalah sistem pendidikan kita saat ini.

Perlu untuk diketahui lebih dahulu bahwa kapitalisasi pendidikan merupakan bentuk usaha untuk mengakomodir peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran swasta yang dimaksudkan dapat berupa komersialisasi dan liberalisasi pendidikan untuk menciptakan keuntungan bagi para pemangku modal di swasta. Peranan swasta ini dapat dimungkinkan karena swasta memiliki kapabilitas dan modal yang besar untuk dapat menjalankan bisnisnya di ranah ‘pasar pendidikan’.

Dengan kapitalisasi pendidikan yang terjadi, relasi antar manusia yang terbentuk tak ayal adalah relasi borjuis-proletar, baik itu secara makro atau mikro. Secara makro, kaum borjuis mampu menciptakan ‘lahan pendidikan’ dengan biaya mahal yang dinilai akan berkualitas, mampu menghasilkan lulusan yang cerdas, dan memiliki intelektualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar dan persaingan global. Sementara kaum proletar, tidak mampu mengakses pendidikan yang mahal tersebut, sehingga menyebabkan kesenjangan pendidikan. Lantas dengan adanya kesenjangan pendidikan, kaum proletar tak bisa bersaing dan berkompetisi pada kebutuhan pasar, dan persaingan global yang lantas menciptakan kesenjangan ekonomi turut hadir.

Secara mikro, relasi borjuis-proletar terjadi dalam kelas pembelajaran, hal itu dinamakan oleh Freire (1970) sebagai ‘Pendidikan ala bank’ atau ‘Pendidikan gaya bank’.[2] Ketidaksetaraan antara guru dan murid menciptakan sistem pembelajaran yang top-down. Murid atau pelajar dianggap sebagai sebuah wadah kosong, dan guru atau pengajar mendominasi dengan memberikan pengetahuan secara searah.

Relasi borjuis-proletar yang hadir pada sistem pendidikan yang kapitalistik juga tanpa sadar menciptakan sebuah hegemoni. Di mana kondisi atau nilai-nilai yang tercipta dianggap sebagai sesuatu yang alami dan natural, sehingga menciptakan anggapan seperti: bahwa pendidikan yang mahal adalah wajar jika bagus dan berkualitas, atau tugas pengajar adalah memberikan pengetahuan secara searah tanpa boleh pelajar untuk mengkritisinya.

Verifikasi Empiris terhadap Implementasi Kapitalisasi Pendidikan di Indonesia.

Kapitalisasi Pendidikan yang terjadi di Indonesia bukanlah sesuatu yang diangankan akan terjadi saja, tetapi telah memiliki postulat yang konkrit di dalam pelaksanaan sistem pendidikan Indonesia. Contohnya adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Mohammad Nasir selaku Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) mengatakan bahwa akan masuknya lima sampai sepuluh universitas asing yang segera masuk dan beroperasi di Indonesia, yang tiga diantaranya adalah Universitas Cambridge (Inggris), Universitas Queensland (Australia), dan Universitas Melbourne (Australia).[3] Universitas Asing ini kemudian akan berkolaborasi dengan universitas swasta dari dalam negeri dan tidak diatur oleh pemerintah.

Menyelisik dan mengkritisi fenomena masuknya universitas asing di Indonesia akan ada korelasinya dengan kapitalisasi pendidikan dan itu relevan, sehinggan relevansi dan korelasi ini merupakan sesuatu yang kuat. Di mana hanya para kaum borjuis atau golongan menengah ke atas lah yang lagi-lagi dapat mengakses dan menempuh di universitas-universitas asing yang hadir di Indonesia tersebut.

Selain itu, banyak sekali contoh pelajar yang tidak menjalani pendidikan dengan tenang karena faktor ekonomi, salah satu contohnya adalah apa yang terjadi di salah satu sekolah di Garut, sekitar 50 siswanya tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dengan alasan karena belum melunasi SPP.[4] Dapat diabstraksikan, kebijakan pelarangan ini memperjelas bahwa pendidikan saat ini sudah mengarah pada komersialisasi.

Pendidikan yang telah dirasuki oleh ideologi kapitalistik jika dicermati dengan kritis, akan membawa dampak yang cukup serius bagi sistem pendidikan nasional. Kapitalisme Pendidikan secara praksisnya telah menciptakan sebuah dikotomi golongan pada masyarakat, masyarakat menengah keatas dan masyarakat menengah kebawah. Membuat tergesernya masyarakat menengah kebawah, sehingga mereka tidak mampu mendapatkan dan mengecap pendidikan secara optimal.

Kondisi-kondisi seperti ini sangat berimplikasi pada stratifikasi sosial-ekonomi yang semakin tajam, dan semakin rentannya diskriminasi sosial. Pendidikan Nasional bukan lagi tentang pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat. Namun hanyalah sebatas pendidikan kaum elitis yang mengedepankan kualitas untuk kepentingan keuntungan dan menciptakan lulusan yang lagi-lagi nantinya untuk bekerja demi melanggengkan kepentingan arus modalnya.

Fakta ini seharusnya membuat pemerintah tergugah untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir masyarakat menengah kebawah, utamanya untuk dapat mengakses pendidikan berkualitas. Mengedepankan pembangunan sekolah maupun universitas negeri di Indonesia dari sisi sarana maupun prasarana, sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang layak, serta mampu bersaing dalam persaingan lokal maupun global.

Pemerintah bukan hanya sekedar fasilitator, tetapi harus juga berperan aktif dalam mengembangkan dan memberikan stimulan untuk sekolah atau universitas negeri agar mampu mengembangkan kualitas dan meningkatkan daya saingnya.

Dengan demikian, Kapitalisasi Pendidikan yang kerap terjadi pada sistem pendidikan nasional saat ini sudah seharusnya untuk direduksi, secara signifikan. Konsentrasi untuk pengembangan pendidikan dan akomodasi intelektualitas pada masyarakat kelas menengah kebawah harus dikedepankan dan diutamakan, karena itu berimplikasi pada status sosial-ekonomi masyarakat kedepannya.

Kapitalisasi Pendidikan yang jauh dari hakikat dan tujuan pendidikan, terlebih yang telah ditetapkan UU SIDIKNAS, membuat kita bertanya-tanya, Pendidikan? Buat Apa? Buat Siapa?


DAFTAR PUSTAKA
[1] Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran RI Tahun 2003. Jakarta: Sekretariat Negara.
[2] Freire, P. (2000). Pendidikan kaum tertindas. LP3ES.
[3] Bersumber dari https://tirto.id/menristek-10-kampus-asing-akan-beroperasi-di-indonesia-tahun-ini-cDZk. Diakses pada 7 April 2019.
[4] Bersumber dari http://www.berdikarionline.com/belum-bayar-spp-tidak-boleh-ikut-ujian/. Diakses pada 5 Mei 2019.


Editor: Chika Virginia (Wakil Kepala Departemen Hubungan Masyarakat, FIB 2018)
Ilustrator: Frederik Agnar Widjaja (Wakil Kepala Departemen Hubungan Masyarakat, FH 2017)


Salam,
KSM Eka Prasetya UI
Bernalar Membangun Negeri

Categories: KajianCUK