Pemilu Post-Truth: Menghapus Fanatisme Calon

Published by KSM Eka Prasetya UI on

[#KajianCUK]

“Pemilu Era Post-Truth: Menghapus Fanatisme Calon”

Oleh: Farid Mubarok (Wakil Kepala Departemen Kajian dan Literasi, FIB 2017)


Umat manusia saat ini tengah dihadapkan dengan sebuah zaman yang disebut dengan post-truth. Di era post-truth, boleh jadi cara pintas terbaik untuk meraup suara politik bukanlah melalui bagi-bagi uang dan sembako (money politics), tetapi dengan membagi-bagikan berita bohong di media sosial. Para politisi tidak perlu lagi susah payah merogoh koceknya untuk dipilih oleh masyarakat. Cukup menari-narikan jari di atas ponsel, elektabilitas lawan dapat jatuh dan suara pemilih dapat beralih kepadanya. Era post-truth dimaknai sebagai masa ketika fakta dan kebenaran tidak menjadi hal yang penting, tetapi yang penting adalah emosionalitas informasi dan kontinuitas reproduksinya melalui media sosial (Alimi, 2018). Pada tahun 2016, Oxford Dictionary menobatkan post-truth sebagai “Word of The Year”, merujuk pada peristiwa Brexit di Inggris dan kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat.

Pilpres 2019 di Indonesia pun tidak luput dari arena pertentangan politik post-truth. Hal ini dapat dibuktikan dengan mudah melalui platform media sosial yang dengan masifnya menjajakan berita bohong atau hoaks untuk kita baca. Berdasarkan data yang dilansir dari situs merdeka.com, Polri menyebut terdapat 3.500 berita hoaks yang diproduksi setiap harinya. Dapat dibayangkan bagaimana kejamnya serbuan post-truth terhadap “the truth” di tengah era masyarakat digital seperti saat ini. Akan tetapi, post-truth tidaklah tercipta semata-mata oleh para pemilik kepentingan, yang dalam konteks ini adalah politisi. Terdapat juga hubungan simbiosis mutualisme antara pihak yang memproduksi narasi kebohongan dengan para korban atau dapat dikatakan “penikmat” berita bohong. Kalpokas (2017), berpendapat bahwa manusia modern tidaklah dengan sendirinya ditindas oleh agen atau politisi post-truth. Namun, mereka berkolusi dengan para politisi untuk mempertahankan post-truth.

Hal yang menarik untuk dipertanyakan adalah bagaimana sebenarnya propaganda post-truth dapat sedemikian efektifnya dan dipercaya oleh masyarakat di tengah menjamurnya informasi seperti saat ini. Sebenarnya, jika ingin dilihat lebih dalam, masyarakat adalah pihak yang cukup berandil besar dalam narasi era post-truth ini. Ketika sebuah narasi mempengaruhi seseorang, maka tahapan selanjutnya adalah penyaringan fakta atas narasi tersebut. Pada tahapan ini, seseorang sangat rentan untuk cenderung memilih fakta yang mendukung keyakinannya dan menafikan data yang bertentangan dengannya (confirmation bias) (Strong 2017:140). Ketika keyakinan tersebut telah mereka pegang, maka informasi alternatif tidak akan menggoyahkan keyakinan tersebut. Sederhananya, seperti itulah mekanisme yang terjadi pada masyarakat yang terpapar efek post-truth. David Rant dari MIT dalam studinya menemukan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk meyakini hal-hal yang pernah dia temui sebelumnya, yang dalam hal ini adalah paparan akan berita-berita palsu. Di tengah-tengah era post-truth, banyak para pemilik kepentingan yang berusaha mempengaruhi orang-orang dengan menggunakan berita-berita palsu dan hoaks, tak terkecuali dalam konteks Pemilu Presiden 2019 ini.

Masyarakat Indonesia tengah dihadapkan oleh polarisasi dua narasi besar yang berpangkal pada dukungan terhadap dua calon presiden. Dengan segala kekuatan dan keyakinan yang mereka miliki, para pendukung berusaha meyakinkan orang banyak, atau setidaknya kolega mereka sendiri, untuk mendukung calon tertentu. Dari segala polaritas yang ada, narasi yang paling mencolok adalah mengenai agama. Dalam hal ini, isu keislaman tampaknya menjadi simbol yang paling diperebutkan untuk menggaet suara dari kalangan masyarakat muslim, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Masing-masing calon memanfaatkan sensitivitas Islam dalam kampanyenya. Masyarakat–dalam hal ini suara umat–pun bersandar pada suara salah satu calon yang dianggapnya paling merepresentasikan simbol keislaman mereka. Penulis berpendapat, kehadiran alternatif calon yang masing-masing membawa isu mengenai Islam adalah hal yang sejatinya sah-sah saja sebagai bagian representasi aspirasi masyarakat dalam iklim demokrasi.

Namun, hal yang paling mengganggu akal sehat adalah ketika munculnya narasi-narasi bahwa ketika seseorang tidak mendukung calon A / B, maka keislamannya menjadi dipertanyakan. Berawal dari narasi ini, berbagai berita bohong atau hoaks pun bermunculan untuk menguatkan klaim tersebut. Dilalahnya, masyarakat Indonesia yang masih memiliki tingkat literasi yang rendah (peringkat 64 dari 72 negara), seringkali termakan isu tersebut tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Selanjutnya, mereka yang terpapar oleh narasi bohong pun semakin berada pada jurang dalam keyakinan mereka akibat adanya proses conformation bias. Masyarakat pun terpolar, atau dapat dikatakan terpecah pada dukungan salah satu kubu. Post-truth dibalas dengan post-truth, berita palsu dan hoaks dibalas dengan cara yang sama. Informasi-informasi alternatif yang berbenturan dengan keyakinan mereka pun relatif ditolak sehingga menghasilkan fanatisme pada salah satu calon yang mereka dukung. Dengan begitu, efektiflah sudah proses mekanisme politik post-truth ini dalam Pemilihan Presiden 2019. Pemilik kepentingan berhasil meraup suara dengan memainkan sisi emosionalitas masyarakat yang sudah kadung fanatik oleh calon yang didukungnya. Substansi demokrasi pun hilang dalam pemilihan yang berdasar pada rakyat ini.

Padahal, pihak yang paling mendapatkan manfaat dari proses politik di era post-truth ini adalah para pemilik kepentingan itu sendiri. Mereka meraup suara secara sukarela dan dukungan yang tiada tara dari para pendukung fanatiknya. Sementara, masyarakat post-truth yang sudah terlanjur dimainkan emosionalitasnya, hanya bisa terus menerus beremosi ketika merespon kubu yang bertentangan dengan pilihannya. Padahal, jika ingin belajar dari sejarah, seharusnya kita dapat berkaca pada peristiwa kurang lebih 1300 tahun silam. Pada masa itu, umat Islam dihadapkan oleh pertentangan politik antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Perpecahan politik yang diperkeruh oleh para pendukung fanatik dari salah satu calon melahirkan perpecahan besar dalam sejarah umat Islam yakni Sunni dan Syiah yang berlanjut hingga saat ini. Bahkan, dalam banyak kasus yang terjadi, perang saudara di negara-negara Timur Tengah seringkali didorong–salah satunya–oleh sentimen Sunni-Syiah yang berakar pada perbedaan pandangan politik ribuan tahun silam ini. Oleh karena itu, jika eksistensi NKRI ingin terus langgeng selamanya, fanatisme terhadap calon haruslah dihapuskan. Pihak yang menang harus bertanggungjawab sebagai pemimpin seluruh masyarakat dan yang kalah haruslah legowo dan menerima pemimpin terpilih sebagai pemimpinnya dalam masyarakat.


DAFTAR PUSTAKA
[1] Alimi, Moh. Yasir. 2018. Mediatasi Agama Post-Truth dan Ketahanan Nasional. Yogyakarta: LkiS
[2]Defianti, Ika. 2018. Polri sebut ada 3.500 berita hoaks setiap hari. https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-sebut-ada-3500-berita-hoaks-setiap-hari.html, diakses pada 7 April 2019 Pukul 16.30
[3] Oxford Dictionaries. Word of the Year 2016 is…. https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016, diakses pada 7 April 2019 pukul 16.00
[4] Oxford Dictionaries. Definition of Post Truth in English. https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth, diakses pada 7 April 2019 pukul 16.00


Editor: Deborah Dwipartidrisa (Departemen Hubungan Masyarakat, FKM 2017)
Ilustrator: Frederik Agnar Widjaja (Kepala Departemen Hubungan Masyarakat, FH 2017)


Salam,
KSM Eka Prasetya UI
Bernalar Membangun Negeri

Categories: KajianCUK