Freeport Pasca Akuisisi: Kita Dapat Apa?

Published by KSM Eka Prasetya UI on

[#KajianCUK]

“Freeport Pasca Akuisisi: Kita Dapat Apa?”

Oleh: Teguh Dwi Yulianto (Staf Departemen Kajian dan Literasi, FT 2018)


Apakah khalayak ramai mengetahui bahwa ada sebuah surga di dunia ini? Surga tersebut menyimpan banyak kekayaan alamnya sehingga dapat memakmurkan suatu bangsa. Beruntungnya nirwana tersebut berada pada bumi nusantara di sebelah timur, yaitu Papua dan kini dikenal sebagai Tambang Emas Freeport.

Namun, ketika terjadi sebuah divestasi saham pada tahun 2018 sebesar 51% oleh PT Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Hal tersebut memicu sebuah pertanyaan dalam individu khususnya masyarakat Indonesia. Pertanyaan tersebut berupa “Apa yang kita dapatkan setelah terjadi realisasi akuisisi saham Freeport sebesar 51%?”.

Freeport adalah nama dari salah satu perusahaan asing asal Amerika yang berafiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Proses yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap bijih tembaga, emas, dan perak. Kini perusahaan asing tersebut sudah mengeksploitasi bumi nusantara selama lebih dari 50 tahun. Hebatnya “Gundukan Harta Karun” belum habis dan melahirkan banyak sumber lainnya seperti uranium.

Pada tahun 2017 silam sudah digaungkan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan divestasi saham Freeport dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. Nawacita tersebut baru dapat direalisasi pada tanggal 27 September 2018 pada masa pemerintahan Ir. Joko Widodo.

Akuisisi saham Freeport sebesar 51% melahirkan sebuah pendapatan yang luar biasa bagi negara. Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai langkah pemerintah dan Inalum setuju dengan mengucurkan dana sebesar 3,85 miliar dolar AS untuk divestasi 51% saham Freeport adalah hal yang realistis. Menurutnya, hal itu lebih rasional dibandingkan opsi akuisisi 100% usai Kontrak Karya (KK) berakhir pada tahun 2021.

Beliau menambahkan dengan perhitungan yang didasarkan laporan keuangan 2017 PTFI yang sudah diaudit. Maka, dengan perhitungan tersebut dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia akan terlunasi dalam waktu 3 tahun. Pemerintah juga mengambil tindakan terkait dengan perjanjian kerja awal yang bersifat Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pengubahan sifat tersebut berdampak pada menambahnya agregat pendapatan negara.

Tambang Grasberg yang dikelola PTFI memiliki kekayaan yang terdiri dari emas, tembaga, dan perak lebih dari Rp2.400 triliun hingga 2041. Dapat dibayangkan setelah tahun 2022 laba bersih oleh PTFI mencapai lebih dari Rp29 Triliun per tahun. Ketika hal tersebut terjadi Inalum memegang saham 51% yang akan berdampak pada meningkatnya pendapatan negara. Belum lagi dengan kebijakan bahwa Pemda Papua memiliki 10% dari 100% saham PTFI. Sehingga ketika kebijakan ini keluar yang diuntungkan bukan hanya secara nasional melainkan dampak secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat Papua sendiri.

Hal yang menjadikan Freeport layak diperjuangkan adalah karena sebagai tempat belajar untuk anak bangsa mengingat pertambangan bawah tanah Grasberg menduduki peringkat paling maju di dunia. Tambang bawah tanah Grasberg adalah tambang yang terumit di dunia dengan panjang terowongan sejauh 700 kilometer yang serupa dengan jarak dari Jakarta ke Surabaya.

Setelah mengetahui keuntungan yang akan didapatkan secara nasional, masyarakat Indonesia perlu mengenal konsep “Dilusi Saham”, didefinisikan sebagai berkurangnya jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. Jumlah menjadi berkurang, sebagai akibat penambahan modal, dimana terdapat pemegang saham yang menolak untuk menambahkan modalnya sementara pemegang saham lainnya menyetujuinya dengan menyetorkan modal sebagai penambahan ke dalam struktur modal perusahaan dengan indikasi bertambahnya kepemilikan saham. Kasus seperti ini pernah terjadi pada tahun 2012, sebelumnya saham pemerintah sebesar 10% tetapi karena ada penambahan modal perseroan maka turun menjadi 9,3%. Hal ini perlu menjadi perhatian oleh pemerintah dalam euforia berlebihan terkait divestasi saham Freeport.

Akan tetapi, ketika terjadi sebuah divestasi kepemilikan dari sebuah tambang tersebut terjadi sebuah politisasi dari pihak internal terkait dengan pengelolaannya. Politisasi Freeport terjadi dalam berbagai bentuk seperti ketika realisasi saham Freeport yang digunakan sebagai isu sentimental sebagai pendobrak citra pihak tertentu. Kemudian dari kasus yang pernah terjadi, politisasi yang dilakukan oleh salah satu pejabat dewan dengan melakukan rekayasa yang berakibat pada perpanjangan kontrak PT Freeport McMoran Copper & Gold Inc.

Sebenarnya tujuan besar ketika divestasi saham Freeport diperjuangkan oleh bangsa Indonesia adalah mewujudkan nawacita bahwa Indonesia dapat menjadi negara dengan penghasilan sebesar USD 23.199 pada tahun 2045 dan Indonesia pun diharapkan masuk dalam peringkat ke-10 Ease of Doing Business (EoDB) karena Freeport menyumbang pendapatan negara sebesar 9,36%. Oleh karena itu, ketika ditujukan untuk memajukan perekonomian negara seharusnya dilakukan implementasi dari semua pihak dengan komitmen bahwa hal tersebut dilakukan atas dasar nasionalisme. Selain menjadi penyumbang pendapatan besar dapat juga menyerap tenaga kerja sebanyak 7.028 karyawan dan 2.888 karyawan adalah penduduk lokal.

Kemudian dilema yang dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan akuisisi Freeport bukan hanya tentang pemanfaatan “Harta Karun” yang dapat menyumbang pendapatan negara. Akan tetapi, Indonesia juga mewarisi hasil kerusakan akibat operasi dari PTFI. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan usaha penyelesaian dengan PTFI. Hal yang dilakukan berupa memberikan pernyataan kepada PTFI bahwa dalam pengelolaan lingkungan, PTFI harus menyusun roadmap penanganan masalah lingkungan yang merupakan peta jalan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh di wilayah PTFI. Sikap pemerintah tersebut didasarkan oleh data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan ada kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh PTFI dan perhitungan akan dibahas lebih lanjut. Hal tersebut mengindikasikan rekomendasi dari instansi terkait untuk menangani permasalahan lingkungan di Papua.

Menteri LHK secara spesifik dalam meminta Freeport bertanggung jawab atas pengelolaan limbah tailing yang merusak Papua. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan waktu tenggang enam bulan agar PTFI mengurangi limbah tailing dengan mengelolanya sejak diterbitkannya Kepmen LHK 175/2018 pada April 2018.

Dalam mengelaborasi fakta yang telah disajikan, dapat dijadikan sebuah konklusi bahwa Indonesia saat ini boleh merasa bangga ketika berhasil melakukan usaha divestasi saham Freeport sebesar 51%. Akan tetapi, dari sekian banyak keuntungan yang didapat oleh Indonesia, khalayak ramai perlu mengetahui ada beberapa kerugian seperti dampak operasi bagi lingkungan, berpotensi terjadinya dilusi saham, serta dana yang digunakan menggunakan global bond yang bernilai sangat besar. Terakhir, sikap pemerintah seharusnya tegas dalam menangani perusahaan asing yang sulit untuk diatur sehingga menimbulkan kerugian baik secara material dan nonmaterial bagi bangsa Indonesia.


DAFTAR PUSTAKA
[1] Anugrah, D. (2017, February 21). tirto.id Corporation. Retrieved March 14, 2019, from tirto.id Web site: https://tirto.id/freeport-di-papua-ialah-warisan-daripada-soeharto-cjrC
[2] Budiartie, G. (2018, January 12). CNN Indonesia Corporation. Retrieved March 14, 2019, from CNN Indonesia Web site: https://www.cnbcindonesia.com/news/20180112160028-4-1350/riwayat-divestasi-freeport-ke-indonesia
[3] Dingfelder, S. (2019). 750 First St. NE, Washington Corporation. Retrieved March 03, 2019, from 750 First St. NE, Washington Web Site https://www.apa.org/monitor/2013/03/big-five
[4] Gumelar, G. (2017, May 29). CNN Indonesia Corporation. Retrieved March 12, 2019, from CNN Indonesia Web site: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170529082228-91-217931/menilik-freeport-dalam-mengelola-tambang-grasberg
[5] Idham, A. M. (2018, September 28). Tirto.id Corporation. Retrieved March 13, 2019, from Tirto.id Web site: https://tirto.id/divestasi-freeport-dan-hitungan-untung-rugi-untuk-indonesia-c3lM
[6] Laucereno, S. F. (2018, July 14). DetikFinance Corporation. Retrieved March 14, 2019, from DetikFinance Web site: https://finance.detik.com/energi/d-4114536/ini-dia-rincian-harta-karun-dalam-tambang-freeport-di-papua
[7] Redaksi. (2018, December 22). KabarPapua Corporation. Retrieved March 14, 2019, from KabarPapua Web site: https://kabarpapua.co/tujuh-poin-keuntungan-divestasi-saham-freeport/
[8] Ricardo, A. (2016). PELAKSANAAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN. 6-8.
[9] Riyanto, A. (2018, January 25). Binus University. Retrieved March 14, 2019, from Binus University Web site: http://business-law.binus.ac.id/2018/01/25/dilusi-saham-dan-akibat-kepemilikan-sahamnya/
[10] Septianto, B. (2018, December 24). tirto.id Corporation. Retrieved March 14, 2019, from tirto.id Web site: https://tirto.id/kubu-jokowi-amp-prabowo-sama-sama-mempolitisasi-akuisisi-freeport-dcxt


Editor: Aida Safitri (Kepala Departemen Hubungan Masyarakat, Vokasi 2018)
Ilustrator: Frederik Agnar Widjaja (Wakil Kepala Departemen Hubungan Masyarakat, FH 2017)


Salam,
KSM Eka Prasetya UI
Bernalar Membangun Negeri

Categories: KajianCUK