Demokrasi dan Demonstrasi

Published by KSM Eka Prasetya UI on

Demonstrasi, dan kita pun terbuai karenanya. Setali tiga uang dengan konsep demokrasi. Aksi massa merupakan salah satu syarat esensial untuk mengukuhkan demokratis tidaknya sebuah negara. Sebagai medium penyampaian aspirasi, demonstrasi adalah halal, bahkan diwajibkan. Bagaikan ritual, demonstrasi menjadi sebuah gaya. Garangnya demonstrasi sekarang, menemukan bentuknya dalam praksis yang cenderung merusak. Tidak aneh jika pertanyaan besar menyeruak, mengapa praktik yang anarkistis menjadi gaya suatu gerakan?

85618

Menjawab pertanyaan tersebut, perlu kiranya kembali mengacu kepada hakikat demokrasi yang sedang dianut. Secara konseptual, demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Demikian berarti rakyat punya hak untuk beraksi dan menunjukkan kekuasaannya. Walau begitu interpretatif, demokrasi tetaplah menjadi sistem yang paling disukai, dan Indonesia telah menjatuhkan pilihan itu. Bukan demokrasi tanpa batas alias mengacu konstitusi yang menjadi yurisdiksi tertinggi.

Demokrasi konstitusional, begitu ungkapan para pakar. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang beretika, memperhatikan norma yang terlembaga dalam kitab perundang-undangan. Dengan kata lain, euforia kebebasan rakyat dengan sendirinya terdegradasi ke dalam konstruksi legal-formal. Sejatinya, pemerintah adalah entitas yang begitu ideal, karena mandat rakyat terkonstruksi melalui mekanisme pemilihan yang sah. Imaji akan demokrasi adalah imaji tentang kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Hal tersebut sejalan dengan jargon Revolusi Perancis.

Namun ternyata, idealitas dalam konsep tak sejalan dengan kenyataan praktik. Apa yang sekarang diperankan oleh pemerintah justru bertabrakan dengan keinginan rakyat. Berangkat dari penilaian atas kebijakan-kebijakan yang ditampilkan, ia tidak lagi sebatas asumsi. Pemerintah menjadi penjajah bagi warganya.

Menjadi wajar sekiranya rakyat turun ke jalan. Ketika kepercayaan semakin menghilang, pendekatan prosedural menjadi sulit menemukan basis argumentasinya. Wacana demokrasi (konstitusional) terdistorsi oleh konsepsinya sendiri. Legalisme aspirasi ternyata menjadi bumerang bagi demokrasi. Saluran demokrasi macet dan tak lagi mampu dijadikan pegangan. Aspirasi tak kunjung tersampaikan. Pemerintah yang diharapkan menjadi pendengar malah berlaku cuek dengan nada sinis. Hal tersebut tidaklah aneh, karena pemerintah tak punya kewajiban untuk takluk pada suara demonstran (baca: rakyat). Bangunan demokrasi kita memang mengajarkan demikian.

Demonstrasi pun berubah menjadi radikal. Hampir di setiap sudut nusantara, luapan kekecewaan berubah bentuk menjadi aksi massa. Tidak lagi bersifat elegan seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, tidak pula biasa saja sesuai harapan demokrasi yang dikonstruksi negara. Perusakan fasilitas umum, pemblokiran jalan, pembakaran ban bekas, sampai kekerasan horizontal adalah bentuk nyatanya. Jelas bukan persoalan yang sederhana, dan memang terlalu naif untuk disepelekan.

Oleh karena itu, penulis melihat perlunya redefinisi atas konsep demokrasi yang dianut. Bukan sekadar perubahan paradigma. Namun, harus sampai pada koreksi atas struktur yang ada. Persis dalam konteks ini, mekanisme penyaluran aspirasi melalui gerakan ekstra-parlementer menjadi sesuatu yang begitu mendesak untuk dibuat.

Kita semua tentu berharap, demokrasi yang ditampilkan memiliki cita rasa yang gurih. Suatu tatanan demokrasi yang fleksibel tanpa menafikan realitas konstitusi. Seiring dengan kedewasaan rakyat dalam berpolitik, demonstrasi menjadi konsekuensi logis yang tidak mungkin dihindari. Namun, bersedia dengan sebelumnya, demokrasi kita adalah demokrasi yang tak lagi menafikan suara demonstran. Pada akhirnya, praktik anarkistis tidak perlu ada dalam setiap demonstrasi.

Daftar Pustaka:
Ave. (2008). Perkembangan Pemikiran dan Praktik Demokrasi dari Era Klasik sampai Kontemporer. Diakses dari http://www.averroes.or.id/perkembangan-pemikiran-dan-praktik-demokrasi-dari-era-klasik-sampai-kontemporer.html
Hidajat. I. (2009). Teori-teori Politik. Malang : Cv Setara Press.
Mahfud, M. (1999). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media.
Malaka, T. (2000). Aksi Massa. Jakarta: Teplok Press.
Ramadhani. (2015). Demo Tanpa Batas. Diakses dari http://kavling10.com/2015/04/demo-tanpa-arah/

***

Penulis: Imaduddin Hamid (Wakil Ketua Departemen Kajian dan Literasi, FIA 2015)
Editor: Muniha Addin M. (Wakil Ketua Departemen Hubungan Masyarakat, FIB 2016)

Categories: Opini