Rakyat Indonesia Intoleran atau Hukum yang Toleran (?)

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, golongan, dan agama. Dengan segala perbedaan itu, komunitas raksasa ini sepakat berhimpun menjadi satu kesatuan dalam ikatan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Fakta ini menunjukkan bahwa sejatinya Indonesia ialah negara yang menghargai perbedaan dengan semangat toleransi yang tinggi.

sejatinya Indonesia ialah negara yang menghargai perbedaan dengan semangat toleransi yang tinggi.

Namun selepas kemerdekaan, berulang kali Indonesia diterpa masalah horizontal dengan sentimen perbedaan identitas sebagai faktor pemicunya. Sejarah telah mencatat, sentimen sektarian seperti inilah yang melahirkan gerakan separatis di Aceh, pengusiran jamaah Ahmadiyah di Pulau Bangka dan Syiah di Sampang, penolakan kaum homoseks dan transgender, hingga sampai ke polemik gubernur keturunan Tionghoa di Jakarta.

post ksm

Dua paragraf di atas adalah kalimat pembuka diskusi dalam krida pertama KSM Eka Prasetya UI 2017. Namun jika kita cermati kembali kedua paragraf tersebut, maka kita akan menemukan sesuatu yang mengganjal dalam paragraf kedua. Dalam paragraf kedua dikatakan bahwa “perbedaan identitas sebagai faktor pemicunya”. Hal ini menurut penulis adalah argumentasi yang masih terlalu lemah. Perbedaan identitas bukanlah hal yang membuat suatu pemicu masalah intoleransi suatu bangsa, namun hal yang memecah adalah suatu oknum atau lembaga yang pada praktiknya menyalahi hukum yang telah berlaku pada negara tersebut.

Kasus pertama adalah Gerakan Aceh Merdeka atau yang biasa disebut GAM adalah gerakan yang berawal dari kekecewaan karena janji yang tidak ditepati, bukanlah karena intoleransi. Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya lima hari setelah RI diproklamasikan, Aceh menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap kekuasaaan pemerintahan yang berpusat di Jakarta. Hal itu dibuktikan dengan dilakukannya janji setia kepada NKRI oleh 56 tokoh Aceh pada tanggal 23 Agustus 1945. Jasa rakyat Aceh pulalah pada tahun 1949 memberikan dana sebesar 500.000 dolar AS untuk NKRI dan Aceh juga yang menyumbang emas untuk membeli obligasi pemerintah, berdirinya perwakilan RI di India, Singapura, dan pembelian dua pesawat terbang untuk keperluan para pemimpin RI pada saat itu. Singkat cerita, pada tanggal 16 Juni 1948 rakyat Aceh diberikan janji oleh presiden Soekarno bahwa Aceh akan diberi hak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam, bukannya diberikan janji tersebut, Provinsi Aceh malah dilebur ke provinsi Sumatera Utara. Janji layaknya adalah sebuah hukum, maka ketika hukum tidak ditegakkan dengan baik, maka sudah sewajarnya rakyat marah dan bersikap intoleran.

Kasus kedua dan ketiga yang diangkat adalah Penolakan Jamaah Ahmadiyah di Pulau Bangka, Syiah di Sampang, dan penolakan kaum homoseks dan transgender. Kedua permasalahan tersebut ingin dijawab penulis dengan sebuah analogi sederhana yang mudah-mudahan tidak membuat sebuah fallacy of comparison . Penulis memiliki seorang teman yang di lingkungan keluarga yang tidak merokok, pada suatu hari teman saya tersebut merokok dan terlihat oleh kedua orang tuanya, kemudian anak tersebut dimarahi kedua orang tuanya. Jika kita mencoba membandingkan dengan kejadian yang ada, maka kita akan mendapatkan satu garis lurus dimana jamaah Ahmadiyah, Syiah, kaum homoseks, dan transgender adalah suatu hal yang tidak ada dalam budaya Indonesia sebelumnya. Agama resmi negara Indonesia ada enam, sementara Ahmadiyah dan Syiah tidak termasuk di dalam agama resmi NKRI. Adat dan budaya adalah hal yang tidak lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara, seyogyanya ketika seseorang merasa memiliki sikap toleransi yang tinggi, maka mereka menghormati sang empunya daerah yang telah lebih dahulu menempati daerah tersebut walaupun undang undang tidak mengatur hal tersebut sebagai sebuah kesalahan.

Kasus terakhir adalah adalah polemik gubernur keturunan Tionghoa di Jakarta. Pada kasus ini penulis ingin menyatakan bahwa yang menjadi polemik pada kasus tersebut bukanlah karena keturunan tionghoa, namun dikarenakan kata-kata yang ia lontarkan di hadapan masyarakat umum yang membawa-bawa ayat suci suatu agama yang bukan agamanya sehingga menyakiti hati pemeluk agama tersebut. Disebabkan kasus ini sedang bergulir di pengadilan, maka penulis tidak akan mengomentari lebih jauh.

rakyat intoleran karena hukum yang toleran terhadap beberapa pelanggarnya dan intoleran terhadap pelanggar yang lain.

Di akhir tulisan, penulis ingin menyatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika adalah sebuah semboyan yang mempersatukan banyak perbedaan di Indonesia, setidaknya ada 1340 suku bangsa di Indonesia yang bersatu karena semboyan ini. Undang-undang ditaati oleh setiap lapisan karena tidak ada undang-undang yang menyalahi satupun peraturan adat dan budaya yang telah lama di Indonesia, maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa rakyat intoleran karena hukum yang toleran terhadap beberapa pelanggarnya dan intoleran terhadap pelanggar yang lain. Oleh karena itu jadikanlah hukum intoleran di setiap pelanggarnya maka kau akan melihat masyarakat Indonesia yang toleran.

Penulis: Muhammad Mahdi Ramadhan, Anggota Departemen Kajian, Fisika, FMIPA, 2015.
Penyunting: Puji P. Rahayu, Pengurus Inti, Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, 2014.
Ilustrasi gambar: Yuhana Kinanah, Anggota Departemen Media, Informasi, dan Penerbitan, Farmasi, FF, 2014.