Preferensi Pembangunan Maritim

Politik kebijakan pemerintah yang berfokus pada pembangunan sektor maritim diwujudkan melalui serangkaian paket kebijakan ambisius, berani, dan optimistik. Pemerintah sangat yakin bahwa kebijakan ini adalah manifestasi karakteristik nusantara yang bertumpu pada sektor kelautan, sekaligus menjadi penasbihan aktual janji politiknya untuk mengakhiri keterpinggiran sektor ini selama lebih dari empat dekade. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika wacana resiprokal dipostulatkan sebagai basis pijakan kebijakan. Ujung dari wacana ini tentu mudah ditebak, yakni marjinalisasi sektor maritim yang menciptakan dampak buruk endemik bagi kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya dari laut. Ketimpangan infrastruktur fisik menjadi salah satu penyebab mengapa sumber daya kelautan kita tidak pernah mampu berdaya saing secara regional maupun global.

S__1998954

Pada basis teoritik ini, visi poros maritim yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla perlu disambut dengan optimis dan didukung oleh semua komponen bangsa. Jika visi ini disambut dengan optimisme yang tinggi, maka semangat bangsa Indonesia terhadap tiga hal pokok misi Jokowi dalam mengimplementasikan visi maritim diatas akan benar-benar terpenuhi. Tiga hal pokok yang menjadi misi Jokowi, yaitu : pertama, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan Indonesia sebaga negara kepulauan. Kedua, mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dalam memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Ketiga, mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Visi yang bertumpu pada pembangunan infrastruktur ini menjadi langkah awal pembangunan semesta sektor kelautan Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah yang dengan sendirinya berdampak mengganda terhadap dinamisasi arus barang dan jasa kelautan serta menumbuhkan pusat ekonomi baru diharapkan sampai pada tujuan akhirnya, yaitu: meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dan warga negara pada umumnya.

Secara konseptual, keterhubungan spasial ini dapat menciptakan surplus kemakmuran, baik bagi nelayan selaku produsen sumber daya perikanan, maupun masyarakat sebagai konsumen. Bagi nelayan, integrasi spasial ini akan menekan ongkos produksi sehingga kapasitas mereka dalam menjaring sumber daya perikanan akan jauh lebih produktif. Penurunan harga solar misalnya, berdampak langsung terhadap kemampuan nelayan memperluas rentang pencarian hasil laut sehingga jumlah tangkapannya jauh lebih meningkat. Selain itu, pemasaran hasil tangkapan ini akan jauh lebih mudah dan murah. Kebijakan ini pada akhirnya menciptakan struktur insentif bagi nelayan untuk lebih berdaya guna dalam memanfaatkan laut secara optimal.

Sementara itu, bagi konsumen, keuntungan yang paling besar adalah penurunan harga sumber daya perikanan. Dengan berkurangnya biaya produksi dan distribusi yang mesti ditanggung produsen, jumlah, pilihan, dan harga ikan akan jauh lebih murah dan pilihan terhadapnya menjadi jauh lebih beragam. Dari penjelasan konseptual ini, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana kebijakan integrasi spasial ini mencapai target teoritiknya? Pertanyaan inilah yang perlu dijawab dengan penajaman kebijakan yang lebih sektoral dan mikroskopik.

Meskipun secara teoritik visi poros maritim bertujuan meningkatkan kapasitas dan martabat nelayan tradisional, namun pelaksanaannya berpotensi menjauh dari harapan yang dituju. Hal ini sangat beralasan sebab pembangunan infrastruktur selalu saja menyimpan eksternalitas negatif bagi masyarakat. Modernisasi pelabuhan misalnya, meskipun dapat menjadi stimulan distribusi produk kelautan, pemanfaatannya sangat potensial meminggirkan nelayan tradisional. Peningkatan infrastruktur selalu berformula sama, yaitu: munculnya para pemain ekonomi. Sebagai pemilik sah sumber daya kelautan di wilayah domisilinya, nelayan tradisional semestinya menjadi kalangan terungkit paling besar dari hadirnya infrastruktur pelabuhan ini. Namun, jika ternyata individu atau korporasi yang memiliki permodalan dan akses kekuasaan ternyata harus ikut bersaing, fenomena ekonomi rente sangat mungkin terjadi.

Ekonomi rente ini terjadi pada dua hal, yakni pertama, praktik diskriminasi biaya (tengkulak) dengan cara pelaku bermodal besar membeli murah sumber daya perikanan dari nelayan dan menjual mahal kepada konsumen lintas pulau atau lintas negara. Kedua, munculnya bosisme struktural. Jika tidak ada penegakan peraturan yang jelas dan tegas, kehadiran infrastruktur tersebut akan memicu penyimpangan moral (moral hazard) sekelompok pihak berwenang untuk mengatur kuota distribusi dan mengambil keuntungan ekonomi atasnya.

Oleh karena itu, langkah paling rasional adalah membuat sistem proteksi sosial dan ekonomi bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Kebijakan afirmasi ini diterjemahkan melalui pembentukan badan usaha nelayan yang dikelola secara kolektif oleh nelayan. Kebijakan ini harus menjadi tafsiran preferensif visi poros maritim. Secara konseptual, preferensi visi ini adalah pada pemberdayaan nelayan, sementara kebijakan sektoral seperti pembangunan pelabuhan dan pembangunan maritim lainnya hanyalah semata langkah taktis demi tercapainya kemakmuran nelayan dan masyarakat pesisir.

Agar kebijakan ini mengikat dan efektif, pemerintah pusat harus mengarahkan kepala daerah agar pengawalan terhadap kebijakan ini berjalan optimal. Kegagalan pengawalan berarti menurunnya indeks kinerja daerah dan hasil evaluasi ini berdampak langsung pada alokasi dana transfer oleh pemerintah pusat, sehingga upaya masyarakat maupun instansi perikanan dalam meningkatkan hasil laut, proteksi sosial, dan sosialisasi tentang pemberdayaan perikanan di daerah menjadi terhambat. Jika kebijakan ini dapat dijalankan secara konsisten, maka visi pembangunan maritim akan mampu menerjemahkan hakikat bernegara sebenarnya. Pada intinya, jika ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka terlebih dahulu memajukan kesejahteraan umum seutuhnya.

***
Penulis: Imaddudin Hamid, Anggota Departemen Penulisan, Ilmu Administrasi Negara, FIA, 2015.
Ilustrasi gambar: Rendi Chevi Daffa Ulhaq, Anggota Departemen Media, Informasi, dan Penerbitan, Teknik Elektro, FT, 2016.