Perempuan dan Kebebasan yang Beradab

Hakikat kebebasan perempuan selalu mengalami pasang surut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sempat mengalami apresiasi tertinggi pada waktu awal emansipasi, kini perempuan tak ubahnya “sampah” peradaban. Adagium “baik tidaknya negara tergantung baik tidaknya perempuan” mengalami penyimpangan makna yang cukup disayangkan, terutama dalam praktik yang diterapkan. Dalam kebijakan kepemerintahan, pemasungan atas hak-hak kaum perempuan tentu tak perlu dipertanyakan lagi. Betapa peraturan yang ada menjadi sebentuk legitimasi bahwa kaum perempuan memang tidak layak mendapat peran kemanusiaan dalam proses kehidupan. Negara sebagai institusi tertinggi bahkan mengamini hal tersebut.

Jikalau mencermati persoalan seputar masalah keperempuanan, tidak pernah jauh dari perkara susila. Seakan perempuan menjadi ukuran baik-tidaknya, sopan-tidaknya, atau moralis-tidaknya suatu bangsa. Sehingga wacana di sekitar kaum perempuan tidak pernah jauh dari perkara susila. Persis seperti apa yang dikritik Simone de Beauvoir (1974), seakan laki-laki sebagai norma dan perempuan dikonsepsikan sebagai masalah. Sebagai satu hal yang menyimpang dan bersalah. Tentunya, ketakutan Beauvoir kembali terjadi sekarang ini. Tidak seperti dahulu yang berupa tuturan lisan, kini negara turut campur dan menegaskan hal tersebut lewat kebijakan tertulis. Dengan kata lain, penindasan kaum perempuan semakin teguh dan sistematis. Hal ini memang menjadi polemik tersendiri yang menyandera akal sehat. Sampai sekarang, dasar pemikiran bahwa perempuan adalah kaum penggoda selalu saja mengacu pada dogma suci, tanpa mempertimbangkan kenyataan objektif.

silvia-pelissero

Yang juga memilukan, stigmatisasi perempuan menjadi semacam wacana publik yang seakan begitu adanya. Hampir dalam setiap aspek kehidupan, peran perempuan tidak pernah mampu setara dengan apa yang dilakonkan oleh laki-laki. Perempuan ditempatkan sekadar sebagai penghias kehidupan, penjaga gawang reproduksi. Pelekatan frase “susila” harus dipahami dalam konteks pengekangan kebebasan perempuan. Ketika kebijakan legal-normatif menjadi hakim kesusilaan, yang mengarah hanya pada pengaturan perempuan, dalam hal itulah perempuan terampas kemerdekaannya yang paling hakiki. Diskriminasi ini terus berlanjut dan menjadi “kebenaran umum” yang harus diterima, dipasrahi sedemikian rupa.

Begitu banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana perempuan bersikap. Apalagi di tingkat peraturan daerah (perda), pengaturan masalah keperempuanan bagai cendawan di musim hujan, Dengan bekal otonomi daerah, setiap daerah berhak menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya. Terutama menyangkut perkara perempuan, signifikansi jumlah perda menjadi bukti akan penindasan struktural yang terjadi. Penulis melihat, bagaimanapun dan sebaik apapun pengaturan masalah perempuan, karena selalu dikaitkan dengan masalah etika dan kesusilaan, seakan perempuan adalah penebar masalah dan perusak tradisi. Sehingga negara perlu secara khusus mengatur persoalan tersebut. Ini tentunya akan menjadi preseden buruk, bahwa perempuan hanya berkutat di sekitar perkara tersebut.

Michael Foucault pernah melontarkan kritikan pedas atas kondisi kaum perempuan di era Victoria abad ke-17 dahulu. Dalam salah satu wawancaranya yang dirangkum menjadi “Power and Sex”, Foucault menyindir pengaturan masalah kebebasan seksual dengan institusionalisasi yang bercorak formal. Secara tegas, Foucault malah menyatakan bahwa terjadi penindasan yang begitu sistematis atas harkat dan martabat kemanusiaan kaum perempuan. Sejalan dengan itu, Dworkin (1974) berpandangan bahwa penindasan atas perempuan terutama terjadi karena patriarki, yang beroperasi baik pada tingkat keluarga dan pada harapan atas heteroseksualitas wajib dan pada tingkat budaya, dimana citra seksis perempuan diobjektifkan sehingga menindas mereka.

Penulis memiliki pendapat serupa dengan kedua tokoh di atas. Apapun bentuk pengaturan kaum perempuan, selama itu hanya berhubungan dengan perkara kesusilaan, menjadi wajib untuk ditolak. Seandainya substansi yang diatur adalah persoalan di luar perkara susila, akan menjadi beda tentunya. Namun ketika bersikeras bahwa perempuan adalah sebatas kesusilaan, persis disitulah kemerdekaan dalam pikiran menjadi terampas. Sungguh pemaksaan yang tidak elok jika proyek pengekangan hak dan martabat kaum perempuan dilanjutkan. Bagai kembali terbuang dalam peradaban silam sekiranya konsep yang sama dalam abad-abad dahulu dipraksiskan hari ini. Apalagi bercorak sama, sungguh sebentuk kemiskinan kreativitas dalam menapaki abad milenium ini.

Semua tentu sepakat, perempuan memiliki peran yang sangat vital dalam pembentukan generasi. Kaum ibu sebagai perpustakaan awal menjadi sandaran intelektual terpenting dalam masa-masa awal pertumbuhan anak. Sehingga menjadi tak terbantakan ketika ada ungkapan, “ibu sebagai sumber ilmu dan moral”. Sekilas, upaya untuk mewujudkan idealitas ungkapan tersebut harus dilakukan secara struktural kaku, lewat pengaturan rigid bagaimana seharusnya perempuan (sebagai calon ibu) bertindak. Namun sebenarnya, terdapat kreativitas yang jauh lebih manusiawi, nihil diskrimasi. Tentunya dengan pendekatan yang jauh lebih beradab dan bersahabat.

Dalam sejarahnya, pengekangan kaum perempuan melalui instrumen formal tidak pernah terlepas dari motif penjajahan gender. Seakan sudah menjadi hukum besi sejarah, laki-laki selalu mengklaim keistimewaan kedudukan mereka dalam setiap aspek kehidupan. Jikalau zaman dahulu, lakon profesi menjadi semacam pembeda harkat dan kedudukan, sekarang persoalan susila menjadi legitimasi pengukuhan keangkuhan. Citra sensual, perusak tradisi, dan penggoda kehidupan telah dengan sengaja dilekatkan kepada kaum perempuan. Sepanjang sejarah, tuduhan tersebut tidak pernah mampu dijawab secara tuntas. Sudah menjadi kehendak alam bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki. Oleh karenanya, ciri-ciri fisik yang tidak sama bukanlah sebentuk alasan untuk mengatakan berbeda. Hal tersebut adalah sesuatu yang sudah taken for granted. Dengan demikian, menjadi aneh ketika perbedaan alamiah menjadi alasan untuk mengekang dan memaksakan berbeda dalam proses kehidupan.

Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa demi kehidupan yang setara, berkeadilan, dan non-diskriminatif, frase “susila” perlu diluruskan makna dan posisinya. Susila bukanlah semata mengacu pada kaum perempuan, namun bermakna netral. Rehabilitasi posisi ini menjadi begitu penting artinya, utamanya sebagai langkah awal dalam perwujudan kesetaraan antara kaum perempuan dengan laki-laki. Selanjutnya, pemerintah sebagai pelaksana mandat rakyat harus mengagendakan program pemberdayaan kaum perempuan, tanpa harus mengekangnya.

Kita harus ingat, ketika perempuan diberdayakan secara beradab, niscaya ketakutan akan pelencengan moral akan sirna dengan sendirinya. Penegakan supremasi hukum juga menjadi langkah lanjutan yang perlu, guna mengawal moral warga negara. Sejauh mana pemerintah dan segenap masyarakat konsisten dalam memberdayakan kaum perempuan, sejauh itu pula moral bangsa dapat terjaga. Ini yang penulis namakan, kebebasan yang beradab.

Penulis: Imaduddin Hamid, Anggota Departemen Penulisan, Ilmu Administrasi Negara, FIA, 2015.
Penyunting: Puji P. Rahayu, Pengurus Inti, Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, 2014.
Ilustrasi Gambar: di sini