Nasib Pers Nasional di Tangan Konglomerasi Media

Opini untuk Hari Pers Nasional 2017

Tanggal 9 Februari tiap tahunnya rutin diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Dengan peringatan tersebut, sudah seharusnya pers nasional kian membaik dari tahun ke tahun. Apalagi pers nasional telah melewati rezim orde baru yang dianggap sebagai masa-masa kelam kebebasan pers di Indonesia. Setelah reformasi digulirkan, memang nampaknya pers nasional kembali menikmati masa bulan madu, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk menghilangkan dominasi negara dalam intervensi pers nasional salah satunya yaitu UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang mengamanatkan bahwa sistem penyiaran Indonesia harus menjadi sistem penyiaran yang demokratis dan desentralistik.

PERS NASIONAL

 

Jika pada masa orde baru pemerintah memiliki kontrol dan kendali penuh atas praktik pers nasional, maka di era pasca reformasi kita dapat menyaksikan wajah institusi media kini sepenuhnya berada di bawah kendali pasar dengan para industrialis dan konglomerat media sebagai pemilik, pemain, sekaligus penguasa barunya. Perubahan dari state centrism menuju market centrism ini dilandasi atas rasa tidak puas terhadap intervensi negara selama periode orde baru, sehingga pasca reformasi negara bukanlah faktor penentu lagi bagi kehidupan pers nasional dan selanjutnya digantikan dengan market power sebagai satu-satunya faktor penentu karakter ruang publik media di Indonesia. Namun, ditinjau dari perspektif demokrasi, fenomena market centrism atas institusi media patut diwaspadai karena dapat menghalangi pers nasional dalam mewujudkan diversity of ownership, diversity of voices, dan diversity of content.

Fenomena market centrism dalam industri media tidaklah buruk jika tidak terjadi monopoli dan oligopoli yang mengarah pada pemusatan kepemilikan. Market Centrism akan menjadi berbahaya apabila kapitalis dan pers berkolaborasi untuk melahirkan kepentingan individu atau kelompok bukan untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, industri media tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, perlu adanya pembatasan yang harus dipatuhi agar tidak terjadi tarik menarik kepentingan di antara para pemilik modal institusi media dengan kepentingan masyarakat luas. UU No. 32 Tahun 2002 telah mengamanatkan untuk membentuk stasiun penyiaran lokal dan berjaringan. Selain itu, di dalam peraturan perundang-undangan ini juga menyatakan bahwa sebuah badan hukum atau seseorang tidak boleh memiliki dan menguasai lebih dari satu izin penyelenggaraan penyiaran di satu wilayah penyiaran yang sama.

sebuah badan hukum atau seseorang tidak boleh memiliki dan menguasai lebih dari satu izin penyelenggaraan penyiaran di satu wilayah penyiaran yang sama.

Kenyataan yang ada saat ini justru melanggar ketentuan UU tersebut dimana dalam undang undang disebutkan bahwa pemusatan kepemilikan media dibatasi dan pengambilalihan stasiun televisi tidaklah diizinkan. Namun yang terjadi justru telah banyak stasiun televisi yang melakukan merger atau diambil alih seperti MNC Group sebagai salah satu penguasa media di Indonesia yang telah melakukan berbagai merger dan telah menguasai stasiun radio maupun televisi RCTI, Global TV, MNC TV serta beberapa media cetak seperti Seputar Indonesia dan media elektronik seperti Okezone. Penguasa lainnya dalam industri media yaitu Trans Corp yang telah menguasai stasiun televisi Trans TV dan Trans 7 serta menguasai media lainnya seperti detik.com dan CNN Indonesia. Merger atau penggabungan tidak hanya dilakukan oleh kedua penguasa industri media tersebut, contoh lainnya yaitu seperti TV One yang mengambil alih Lativi serta SCTV yang mengambil alih kepemilikan Indosiar.

Persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini yaitu para pemilik stasiun televisi bukan hanya melakukan pemusatan penguasaan dan monopoli frekuensi, tapi juga adanya keinginan untuk menguasai lebih banyak lagi domain public. Inilah yang dinamakan sebagai kapitalis predatorik yang ingin menguasai semuanya tanpa memerhatikan pembatasan yang telah diatur oleh Undang-undang, bahkan Amerika yang dikenal sebagai negara demokrasi paling liberal sekalipun tetap tunduk pada pembatasan yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan mereka. Di Amerika, para pemilik stasiun televisi diizinkan untuk menguasai sebanyak apapun stasiun asalkan tidak melebihi dari 39% TV’s household. Jadi, Anda boleh mempunyai hingga puluhan stasiun televisi selama jangkauannya tidak lebih dari 39% TV’s Household di Amerika yang dapat mengakses. Lain halnya di Indonesia, berdasarkan data yang dirilis oleh Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) tahun 2015 bahwa di Indonesia sendiri akibat tidak dipatuhinya regulasi serta lemahnya law enforcement maka MNC Group dengan kepemilikan berbagai stasiun televisinya saja sudah mampu dijangkau oleh 90% TV’s household di Indonesia.

Persoalan lainnya yang juga kini terjadi di Indonesia yaitu pemerintah tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai stasiun televisi publik seperti TVRI maupun stasiun televisi komunitas dan lokal di daerah-daerah. Pemerintah hanya menyediakan 400 milyar dana untuk TVRI padahal biaya operasionalnya jauh melebihi itu yaitu 1,2 Trilyun. Hal inilah yang membuat stasiun televisi publik seperti TVRI tidak mampu bersaing dengan televisi swasta. Padahal eksistensi televisi publik sangatlah penting guna melakukan penyeimbangan atas stasiun televisi swasta. Indonesia seharusnya mampu meniru Jerman, Korea Selatan, Australia, dan Jepang dimana semua pemilik TV dikenai pajak dan dana yang terkumpul dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya operasional stasiun televisi publik.

Salah satu hal yang perlu diwaspadai sebagai akibat dari monopoli industri media yaitu komersialisasi dan sensor produk media massa. Monopoli kepemilikan media sangatlah tidak untuk praktik jurnalistik dan kepentingan masyarakat luas. Berbicara mengenai konten media maka yang ditonjolkan tentu sesuatu yang banyak mengandung unsur komersialisme, sensasionalisme, dan sebagainya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan kepentingan publik yang seharusnya lebih diketahui oleh masyarakat luas justru malah terabaikan. Hal ini terjadi karena sisi lain komersialisasi media yakni menguatnya kekuasaan rating dalam menentukan program acara. Rating selalu menjadi hal yang kontroversial serta diperdebatkan selama ini dalam industri media di Indonesia. Rating dianggap mampu “mendikte” konten tayangan apa yang akan ditampilkan oleh para pengelola stasiun televisi. Rating jugalah yang dijadikan sebagai acuan seberapa diminatinya tayangan tersebut oleh masyarakat sehingga pundi-pundi uang hasil dari pemasangan iklan yang masuk ke kantong para pemilik stasiun televisi sangatlah ditentukan oleh seberapa tinggi rating acara mereka.

Rating selalu menjadi hal yang kontroversial serta diperdebatkan selama ini dalam industri media di Indonesia

Padahal, rating pada dasarnya justru sangatlah menjebak karena rating dihitung dari jumlah TV’s Household sehingga tidak mencapai 100% jaringan. Ini terjadi karena rating hanya dihitung ketika televisi dalam kondisi on dan rating pada dasarnya lebih kepada tujuan untuk iklan. Persoalan kedua adalah apakah pesan setiap tayangan tersebut diterima oleh penonton dan bagaimana dampaknya terhadap mereka tidak pernah diukur. Oleh karena itu, rating tidak menggambarkan minat, interest, dan kepentingan masyarakat Indonesia sehingga wajar saja jika yang mendapat rating tinggi justru tayangan-tayangan yang kurang memiliki manfaat seperti infotainment, sinetron, mistik, acara lawak, dan sebagainya. Oleh karena itu, wajar saja jika masyarakat menyalahkan sistem rating sebagai penyebab utama memburuknya kualitas tayangan televisi.

Dengan sistem rating ini maka tayangan seperti infotainment akan semakin banyak menghiasi layar kaca, hal ini disebabkan setiap pemilik media tentu menginginkan margin profit yang besar namun acaranya tetap diminati oleh banyak orang. Oleh karena itu, infotainment menjadi pilihan yang paling tepat dimana ongkos produksi tayangan infotainment sangat rendah yaitu hanya 6-7 juta untuk tayangan 30 menit, sedangkan rating tayangan-tayangan seperti infotainment dan sinetron jauh lebih tinggi daripada rating acara berita sehingga jumlah iklan yang masuk pun tentu akan lebih banyak. Oleh karena itu, tayangan yang berkualitas buruklah yang lebih sering ditayangkan sebab menghasilkan keuntungan yang lebih besar dengan ongkos produksi yang lebih murah. Untuk hal bisnis, ini tentu merupakan suatu hal yang baik. Akan tetapi, pertanyaannya adalah apakah sesuatu yang baik untuk bisnis juga akan bermanfaat bagi masyarakat luas? Perlu diingat bahwa kita bukan hanya sekadar sebagai pasar, tapi juga sebagai publik. Kita adalah warga negara yang tidak bisa dengan begitu saja menerima dampak media yang lebih mengutamakan hal-hal yang lebih bernilai komersil serta sensasionalis namun mengabaikan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh tayangan bermanfaat yang mampu mencerdaskan.

Sistem rating pada media televisi ternyata berbeda dengan media cetak. Dalam industri media cetak, rating ditentukan melalui tiga kriteria yaitu keunggulan penetrasi, status sosial ekonomi pembeli, dan tingkat kredibilitas media cetak tersebut. Menurut penulis, profesionalitas masih berlaku dalam industri media cetak, dimana AGB-Nielsen sebagai lembaga penyelenggara survei kepermisaan hanya akan memberikan rating bagus untuk media cetak yang mempunyai penetrasi paling unggul dan kredibilitasnya paling baik.

Kepemilikan media terpusat juga akan menimbulkan terjadinya tarik-menarik kepentingan dari para penguasa media yang akan semakin besar, tarik menarik kepentingan inilah yang akan melahirkan berita-berita yang disensor atau dimanipulasi sesuai dengan kepentingan dari pemilik media tersebut. Kita sebagai penonton maupun pembaca seringkali lalai dan tidak sadar dengan apa yang ditampilkan oleh media, kita seringkali terlalu terburu-buru untuk menganggap berita itu sebagai sebuah kebenaran tanpa melakukan verifikasi kebenaran terhadap konten berita tersebut. Banyak kasus-kasus yang penulis rasa tidak perlu dimana media massa itu sendiri yang justru menyebarkan berita hoax kepada masyarakat, seringkali juga mereka tidak memberitakan secara keseluruhan terkait apa yang terjadi sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru pada pembaca. Selain itu, media massa juga kerap dipakai sebagai alat politik dan strategi marketing bagi beberapa tokoh politik yang juga memiliki media massa untuk membangun personal branding politik dirinya agar rakyat menjadi simpati.

Dalam pemahaman penulis, bukanlah sebuah utopia untuk membangun penyiaran Indonesia yang berkonsep diversity of ownership, diversity of voice, dan diversity of content. Syaratnya, pemerintah harus tegas untuk menindak secara hukum pemilik modal yang melanggar UU Penyiaran. Pemilik modal yang melakukan merger atau akuisisi memang tidak melanggar ketentuan UU No. 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli maupun UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan. Akan tetapi, tentu tidak cukup hanya berdasarkan kedua UU tersebut karena pada dasarnya mereka mendapat izin pendirian stasiun televisi bukan dari kedua UU tersebut, melainkan dari UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal ini juga dilandasi dengan alasan bahwa perusahaan media menggunakan public domain serta berbasis luas yang masyarakat bisa mengakses kapan saja dan hampir sama sekali tidak dapat dikontrol.

Mudah-mudahan masih ada media massa dan penyiaran Indonesia yang tidak dikendalikan rating serta tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi, tetapi juga turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui informasi yang utuh, akurat, obyektif, serta kredibel. Semoga!

“There are only two things that can be lightening the world. The sun light in the sky and the press in the earth.” – Mark Twain

Referensi :
Lister, M., & dkk. (2009). New Media : A Critical Introduction. New York: Routledge.
Straubhaar, J. d. (2012). Media Now: Undertstanding Media, Culture, and Technology. Boston: Wadsworth.
Ashley, S., Poepsel, M., Willis, E., (2010). Media Literacy and News Credibelity: Does Knowledge of media ownership increase skepticism in news consumers?. Journal of Media Literacy Education 2:1 (2010) 37- 46. The National Association for Media Literacy Education’s
McManus, J. H., 1994. Market Driven Jurnalism. Let The Citizen Beware? London: Sage Publications
Steyer, J. I., 2002 The other Parent: the inside story of media’s effect on our children, New York: Atria Books
Television in Indonesia Population Statistics of TV Coverage Area. Media Scene. Volume 18: 2006-2007, hal. 55.
Cipasang, Y. R. (2008). “Monopoli, Tuhan Rating & Pers Amnesia”. September 2008. Bahan Presentasi Diskusi Monopoli dan Oligopoli dalam Industri Informasi, Media, & Telekomunikasi, Jurnal Sosial Demokrasi, FES, Jakarta.
Dahlgren & Peter. (1995) Television and Public Sphere: Citizenship, Democracy and the Media. London: Sage Publication.
Curran & James. (2000). The Media Organisations in Society, London: Arnold.

Penulis: Naufal Maulana, Wakil Departemen Kajian, Akuntansi, FEB, 2015.
Penyunting: Puji P. Rahayu, Pengurus Inti, Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, 2014.
Ilustrasi gambar: Startian Bonata, Kepala Departemen Media, Informasi, dan Penebritan, Geografi, FMIPA, 2014.