Mengusut Kasus Intoleransi di Indonesia: Siapa yang Sebenarnya Memecah-belah NKRI?

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau. Dengan populasi lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 207 juta jiwa. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Meskipun penuh dengan keragaman budaya dan lain sebagainya, Indonesia tetap satu. Sesuai dengan semboyan Bangsa Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika yang artinya ‘meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua’. Dengan jumlah suku-bangsa kurang lebih 700 suku-bangsa yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, dengan tipe kelompok masyarakat yang berbeda, agama yang beraneka ragam, pakaian adat, kesenian, rumah adat, bahasa daerah, adat istiadat, dan bahkan kuliner khas daerah, Indonesia begitu kuat dalam menjaga keharmonisan kehidupan di tengah-tengah heterogenitas. Masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk dengan karakteristik yang begitu unik yaitu kegotong-royongan, tenggang rasa, tepo seliro, menghormati orang yang lebih tua, dan lainnya menjadi modal utama bagi masyarakat kita dalam rangka menjaga keharmonisan dan kesatuan.

Masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk dengan karakteristik yang begitu unik

Indonesia adalah negara yang sangat bhinneka. Kebhinnekaan Indonesia itu terdapat dalam hampir seluruh aspek kehidupan, salah satunya adalah dalam hal agama. Republik Indonesia mengakui enam agama sebagai agama resmi yakni Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Kong Hu Chu (Confucianism), dan juga aliran-aliran kepercayaan lainnya. Agama menjadi salah satu hal yang sensitif bila dikaitkan dengan keharmonisan dan toleransi. Tentu saja, dengan adanya keberagaman masyarakat Indonesia ini seringkali terjadi gesekan-gesekan. Akar dari gesekan-gesekan tersebut adalah perbedaan-perbedaan paham dalam melihat sesuatu hal, yang mana ini sangat kental terdapat di dalam agama. Toleransi dan intoleransi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hal itu. Menurut Profesor Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dalam hubungan antar agama banyak muncul kasus-kasus yang terjadi di masa reformasi ini, seperti pelanggaran terhadap para penganut Ahmadiyah, penganut Syiah, pelarangan terhadap pembangunan gereja, dan lain-lain.

IMG_0194

Menurut Komnas HAM, pengaduan tentang peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan begitu tinggi. Pada 2010 Komnas HAM menerima 84 buah pengaduan, yang terdiri dari kasus perusakan, gangguan, dan penyegelan rumah ibadah sebanyak 26 kasus, kekerasan terhadap “aliran sesat” 14 kasus, konflik dan sengketa internal 7 kasus dan yang terkait pelanggaran terhadap Jamaah Ahmadiyah 6 kasus, dan sisanya pelanggaran lain-lain. Pada 2011, pengaduan yang masuk sebanyak 83 kasus dengan 32 kasus terkait gangguan dan penyegelan atas rumah ibadah, 21 kasus terkait Jamaah Ahmadiyah, gangguan dan pelarangan ibadah 13 kasus, dan diskriminasi atas minoritas agama 6 kasus. Pada tahun 2012, tercatat 68 pengaduan dengan perincian; perusakan dan penyegelan rumah ibadah sebanyak 20 kasus, konflik dan sengketa internal 19 kasus, gangguan dan pelarangan ibadah 17 kasus dan diskriminasi minoritas serta penghayat kepercayaan 6 kasus. Pada tahun 2013 Komnas HAM menerima 39 berkas pengaduan. Diskriminasi, pengancaman, dan kekerasan terhadap pemeluk agama sebanyak 21 berkas, penyegelan, perusakan, atau penghalangan pendirian rumah ibadah sebanyak 9 berkas dan penghalangan terhadap ritual pelaksanaan ibadah sebanyak 9 berkas (Asshiddiqie, 2013). Kemudian, lebih lanjut dikatakan bahwa sikap intoleransi sudah merasuk ke dalam masyarakat termasuk birokrasi. Begitu banyak deretan kasus pelanggaran HAM yang berkaitan dengan intoleransi antarumat beragama. Data- data tersebut merupakan data yang tercatat antara tahun 2010-2013, belum ditambah dengan deretan kasus lainnya dari tahun 2014 hingga tahun 2017 ini.

sikap intoleransi sudah merasuk ke dalam masyarakat termasuk birokrasi

Banyak pertanyaan yang muncul di benak kita mengenai ke-bhineka-tunggal-ika-an yang didengungkan oleh negara kita. Deretan kasus pelanggaran HAM terkait intoleransi antarumat beragama yang muncul di Indonesia menjadi salah satu bukti belum ditegakkanya rasa toleransi secara keseluruhan. Baru-baru ini, gejolak intoleransi di Indonesia memanas seiring dilaksanakannya aksi yang mengatasnamakan pembelaan agama. Mulai dari aksi damai 411 hingga aksi 212 pada penghujung tahun 2016 dan aksi 212 jilid II di awal tahun 2017.

Aksi-aksi tersebut tentu saja tidak hadir secara tiba-tiba dari masyarakat Indonesia sendiri. Ada ormas yang menggerakkan aksi tersebut dan salah satunya adalah FPI. Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah organisasi massa Indonesia. Mengusung pandangan Islamisme konservatif, FPI memiliki basis massa yang signifikan dan menjadi motor di balik beberapa aksi pergerakan Islam di Indonesia. FPI menjadi sangat terkenal karena aksi-aksinya yang kontroversial sejak tahun 1998, terutama yang dilakukan oleh laskar paramiliternya yakni Laskar Pembela Islam. Rangkaian aksi penutupan kelab malam, tempat pelacuran, dan tempat-tempat yang diklaim sebagai tempat maksiat, ancaman terhadap warga negara tertentu, penangkapan (sweeping) terhadap warga negara tertentu, konflik dengan organisasi berbasis agama lain adalah wajah FPI yang paling sering diperlihatkan dalam media massa. Di samping aksi kontroversial yang dilakukan, FPI juga melibatkan diri dalam aksi-aksi kemanusiaan antara lain pengiriman relawan ke daerah bencana tsunami di Aceh, bantuan relawan dan logistik saat bencana gempa di Padang dan beberapa aktivitas kemanusiaan lainnya.

Tindakan FPI sering dikritik berbagai pihak karena tindakan main hakim sendiri yang berujung pada perusakan hak milik orang lain. Pernyataan bahwa seharusnya Polri adalah satu-satunya intitusi yang berhak melakukan hal tersebut dijawab dengan pernyataan bahwa Polri tidak memiliki insiatif untuk melakukannya. Rizieq, sebagai ketua FPI, menyatakan bahwa FPI merupakan gerakan lugas dan tanpa kompromi sebagai cermin dari ketegaran prinsip dan sikap. Menurut Rizieq, kekerasan yang dilakukan FPI disebabkan oleh kemandulan dalam sistem penegakan hukum dan berkata bahwa FPI akan mundur bila hukum sudah ditegakkan. Ia menolak anggapan bahwa beberapa pihak menyatakan FPI anarkis dan kekerasan yang dilakukannya merupakan cermin kebengisan hati dan kekasaran sikap.

Banyak peraturan yang dibuat pemerintah memihak hanya ke kaum mayoritas.

Dari studi kasus di atas mengenai intoleransi antarumat beragama, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tindakan intoleransi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa munculya aksi-aksi yang berujung ‘anarkis’ dan melanggar HAM terjadi karena mereka menuntut ditegakkanya hukum. Mereka hanya akan melakukan aksi jika hukum tidak ditegakkan dengan semestinya. Kita telah menarik satu benang merah dari permasalahan ini, yaitu lemahnya penegakan hukum. Namun itu baru salah satu faktor yang mempengaruhi intoleransi itu sendiri. Banyak peraturan yang dibuat pemerintah memihak hanya ke kaum mayoritas. Salah satu contohnya adalah mengenai pelarangan membuka warung makan di siang hari saat bulan puasa. Seperti yang kita tahu, bahwa di Indonesia tidak hanya terdapat Islam saja, banyak agama lain yang bersanding dengan agama Islam di Indonesia. Apabila peraturan seperti itu dibuat, dimana sisi toleransi kaum mayoritas kepada kaum minoritas? Ini merupakan salah satu tujuan politik pemerintah untuk mendapat hati kaum mayoritas. Hal itu kita telaah mengenai beberapa kasus inkonsistensi pemerintah dalam membuat peraturan. Contoh kasusnya adalah ketika dulu LGBT menjadi salah satu hal yang dikecam beberapa negara, tapi karena respons masyarakat yang banyak menyetujui tindakan LGBT dan menganggap itu sebagai HAM, beberapa negara tidak melarang adanya LGBT.

Selain keluarga, pendidikan juga menjadi salah satu agen pemupuk rasa toleransi.

Kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh minat mayoritas. Masyarakat mayoritas sudah terbiasa dengan segala rutinitasnya yang lancar tanpa kendala, sedangkan kaum minoritas mengalami diskriminasi dari berbagai aspek. Terkadang kaum mayoritas hanya membuat sesuatu yang  menguntungkan pihaknya tanpa memperhatikan kaum minoritas. Hal itu muncul karena kebiasaan turun temurun yang sudah lama. Contohnya adalah seperti diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Hal itu terjadi karena sejak kecil orang tua membatasi pergaulan anaknya dengan etnis dan agama lain. Padahal dengan membiasakan bergaul dengan orang yang berasal dari etnis dan agama lain akan memupuk rasa toleransi. Selain keluarga, pendidikan juga menjadi salah satu agen pemupuk rasa toleransi.

Pendidikan dasar dan menengah di Indonesia menerapkan aturan untuk seragam sekolah. Tujuan program ini adalah untuk menyamakan seragam agar anak yang kaya tidak sewenang-wenang kepada yang miskin dan yang miskin tidak merasa minder dengan yang kaya karena tidak mempunyai baju yang bagus. Namun,apakah hal tersebut efektif? Bukankah dengan seperti itu akan membuat yang miskin terasa terhina?Apakah menjadi orang miskin adalah sesuatu yang hina? Tentu saja tidak. Miskin tidak berarti hina. Justru jika dibiasakan sejak dini mengenai perbedaan, anak-anak akan terbiasa menghadapi keadaan sebenarnya di masa depan. Kita dapat menyimpulkan beberapa faktor yang memengaruhi intoleransi yaitu: penegakan hukum yang lemah, pemerintah yang hanya memihak mayoritas, dan masyarakat yang tercipta dari kondisi keluarga dan pendidikan yang kurang menekankan pentingnya toleransi.

Selama ini mungkin media terlalu sibuk memberitakan kasus intoleransi tanpa mengangkat bukti keharmonisan masyarakat Indonesia.

Pendidikan toleransi harusnya sudah ditekankan sejak dini mulai dari lingkungan keluarga karena keluarga adalah agen pertama pendidikan kita. Kedua, pendidikan toleransi juga harus ditekankan di sekolah dasar hingga menengah. Sistem pendidikan harus disusun agar dapat menerapkan rasa toleransi sejak dini. Apabila masyarakat sudah terbentuk menjadi masyarakat yang toleran, tentu pemerintah akan membuat kebijakan berkeadilan yang tidak hanya memihak satu pihak. Dengan demikian hukum akan tegak karena kesadaran masyarakatnya. Selama ini kita hanya membahas kasus intoleransi. Kasus-kasus itu banyak kita ketahui dari berbagai pemberitaan media. Kemudian,dimana media itu meliput keharmonisan dan toleransi antarmasyarakat Indonesia? Selama ini, media hanya banyak memberitakan kasus intoleransi tanpa dibarengi berita keharmonisan masyarakat Indonesia yang plural. Apakah selama ini hanya media saja yang terlalu berlebihan mengangkat kasus intoleransi? Saya percaya sudah banyak masyarakat Indonesia yang menerapkan toleransi. Selama ini mungkin media terlalu sibuk memberitakan kasus intoleransi tanpa mengangkat bukti keharmonisan masyarakat Indonesia.

Referensi:

Asshiddiqie, J. (2013). Toleransi dan Intoleransi Beragama di Indonesia Pasca Reformasi.

BBC. (2016, February 22). Sikap intoleran ‘kian meluas’ di masyarakat Indonesia. Dipetik Februari 23, 2017, dari BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160222_indonesia_intoleransi

Penulis: Umima’tum Rikhasanah, Anggota Departemen Media, Informasi, dan Penerbitan, Geologi, FMIPA, 2016.
Penyunting: Puji P. Rahayu,  Pengurus Inti, Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, 2014.
Ilustrasi gambar: Rendi Chevi Daffa Ulhaq, Anggota Departemen Media, Informasi, dan Penerbitan, Teknik Elektro, FT, 2016.