Mengingat Kembali Surat Perintah Sebelas Maret

Tepat 51 tahun yang lalu, ditandatanganilah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) oleh Presiden Soekarno. Sebuah surat yang memiliki andil besar dalam dinamika dan konstelasi politik Indonesia. Sebuah saksi bisu transfer kekuasaan dari rezim Soekarno ke Soeharto yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Sebuah surat yang sarat akan kontroversi dengan versinya yang beraneka ragam serta masih menyisakan pertanyaan yang tak terjawab hingga kini. Tulisan ini sebagai bentuk pengingat, bahwasanya masih ada tabir misteri dan sisi gelap yang belum disingkap dalam sejarah bangsa Indonesia hingga detik ini. Setidaknya terdapat empat versi dari Supersemar yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Tulisan ini sebagai bentuk pengingat, bahwasanya masih ada tabir misteri dan sisi gelap yang belum disingkap dalam sejarah bangsa Indonesia hingga detik ini.

SUPERSEMAR

Versi yang pertama berasal dari Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat (Puspenad) yang notabene digunakan oleh Soeharto sebagai pegangan untuk melegitimasi kekuasaannya. Ternyata versi itu palsu menurut mantan Kepala ANRI, M. Asichin. Surat tersebut baru dibuat pada 1970-an karena ditik dengan mesin komputer, sesuatu yang belum digunakan pada tahun 1966. Begitu halnya versi yang kedua berasal dari Akademi Kebangsaan serta versi ketiga dan keempat berasal dari Sekretariat Negara (Setneg) yang tidak orisinal dan tidak otentik sebagaimana ditegaskan oleh pemeriksaan laboratorium forensik (Labfor) Mabes Polri.

Masalah interpretasi juga menyisakan banyak tafsir, khususnya mengenai diktum “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu” yang kemudian menjadi pegangan Soeharto sebagai pengemban Supersemar untuk mengeluarkan Surat Keputusan atas nama Soekarno. Seringkali mengundang tanya apakah surat itu merupakan delegation of authority atau transfer of authority, suatu bentuk penugasan pemulihan keamanan sebagaimana diutarakan oleh Soekarno pada pidatonya yang berjudul “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah (Jasmerah)” pada tanggal 17 Agustus 1966 ataukah bentuk dari pemindahan kekuasaan sebagaimana yang Soeharto tafsirkan sebagai dasar dalam mengambil tindakan.

Akibat dari Supersemar ialah keluarnya Surat Keputusan Presiden No.1/3/1966 pada tanggal 12 Maret 1966 yang dikeluarkan oleh Soeharto atas nama presiden hanya berselang satu hari sejak dikeluarkannya Supersemar. Surat tersebut berisi keputusan-keputusan diantaranya; pertama, membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya dan menetapkannya sebagai partai terlarang. Kedua, mengamankan menteri yang terlibat atau mendukung G 30 S/ PKI. Ketiga, memurnikan MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI serta menempatkan peranan lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan UUD 1945. Ketiga keputusan yang sangat strategis yakni mengkambinghitamkan PKI sebagai aktor dari Peristiwa 30 September (atau 1 Oktober) 1965 dan menggunakannya sebagai alasan membubarkannya.

Kemudian pada tanggal 20 Juni–5 Juli 1966, MPRS mengadakan Sidang Umum yang dipimpin oleh A.H Nasution, jenderal yang selamat dari percobaan pembunuhan tragedi G30S. Sidang tersebut menghasilkan berbagai keputusan yang memperkuat Supersemar, diantaranya:

  1. Tap No. IX/MPRS/1966 berisi pengukuhan Supersemar sehingga Presiden Soekarno tidak dapat mencabutnya.
  2. Tap No. X/MPRS/1966 berisi pengukuhan kedudukan MPRS sebagai MPR berdasarkan UUD 1945.
  3. Tap No. XI/MPRS/1966, menetapkan penyelenggaraan Pemilu paling lambat tanggal 5 Juli 1968.
  4. Tap No. XIII/MPRS/1966, berisi pemberian kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera.
  5. Tap No. XVIII/MPRS/1966, berisi pencabutan Tap No. III/MPRS/1963 yang berisi pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
  6. Tap No. XXV/MPRS/1966, berisi pengukuhan atas pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta melarang penyebaran ajaran marxisme dan komunisme di Indonesia.

Pada tanggal 22 Juni 1966, Soekarno mengajukan pertanggungjawaban dalam kapasitasnya sebagai Mandataris MPRS dengan pidato yang berjudul “Nawaksara”. Pertanggungjawaban Soekarno ditolak oleh MPRS karena dinilai “tidak memenuhi harapan anggota-anggota MPRS dan bangsa pada umumnya” dan tidak menjelaskan secara detail mengenai pandangan presiden terhadap pemberontakan yang diduga didalangi PKI, partai yang notabene merupakan pengisi dari konsepsi Nasakom yang diajukan oleh Soekarno dan merupakan lawan politik dari Angkatan Darat. Kemudian Soekarno mengajukan kembali pertanggung jawaban yang berjudul “Pelengkap Nawaksara” lagi-lagi ditolak oleh MPRS yang kemudian berujung pada transfer kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto pada tanggal 24 Februari 1967 di Istana Negara yang dikukuhkan oleh Tap No. XXXIII/MPRS/1967.

Supersemar merupakan salah satu goresan tinta kontroversial dalam babad panjang sejarah bangsa Indonesia.

Supersemar merupakan salah satu goresan tinta kontroversial dalam babad panjang sejarah bangsa Indonesia. Bagaimanapun juga seyogyanya kita haruslah tetap merawat ingatan dan menolak lupa. Serta berusaha untuk mengungkap kebenaran meski para tiga (atau mungkin empat) jendral yang notabene saksi sejarah yang  menghampiri Soekarno di Bogor telah berpulang. Sekali lagi, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.

 

REFERENSI

http://www.menpan.go.id/liputan-media/86-bidang-pan/1300-4-versi-supersemar-yang-ada (diakses pada 11 Maret 2017).

Kingsbury, D. (2005). Power politics and the Indonesian military. Routledge

Bhakti, Ikrar Nusa. “The transition to democracy in Indonesia: some outstanding problems.” J. Rolfs, The Asia-Pacific: A Region in Transition (2004): 195-206.

Penulis: M. Fadhil Firjatullah, Anggota Departemen Kajian, Ilmu Ekonomi, FEB, 2016.
Penyunting: Puji P. Rahayu, Pengurus Inti, Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, 2014.
Ilustrasi gambar: Startian Bonata, Kepala Departemen Media, Informasi, dan Penerbitan, Geografi, FMIPA, 2014.