Kembalinya Becak di Ibukota

6

Baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta mengumumkan wacana kebijakan tentang diperbolehkannya becak beroperasi kembali di Jakarta, entah apakah kebijakan tersebut lahir dari sebuah kajian yang matang atau hanya sekedar pemenuhan janji kampaye, yang jelas kebijakan tersebut menuai banyak kontroversi.

Dilihat dari beberapa aspek, kebijakan tersebut menunjukkan sebuah kemunduran. Dari aspek teknologi, di tengah perubahan teknologi yang semakin cepat, DKI Jakarta sebagai kota metropolitan ibukota negara Indonesia justru melakukan hal sebaliknya. Ditengah derasnya persaingan model bisnis baru transportasi online yang menawarkan berbagai  kemudahan dan efisiensi, becak justru kembali pada era tradisional yang menggunakan tenaga manusia untuk dapat beroperasi.

Pengoperasian kembali moda transportasi becak juga bertentangan dengan upaya pengalihan warga Jakarta untuk  menggunakan transpotasi massal yang tujuan utamanya mengatasi masalah kronis di Jakarta yakni kemacetan. Hadirnya becak pada jalur-jalur tententu akan meningkatkan kepadatan lalu lintas dan dapat memicu adanya kemacetan di daerah tersebut.

Dari segi keamananan tentu patut dipertanyakan, hingga kini belum ada standar kelayakan untuk becak beroprasi sebagai moda transportasi umum, belum ada pula uji kelayakan pengayuh becak ataupun SIM pengemudi becak untuk memastikan bahwa pengayuh becak akan berkendara dengan aman baik untuk dirinya sendiri maupun penumpang.

Dari aspek ekonomi, pemerintah berdalih bahwa menghidupkan becak sebagai salah satu cara menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat kecil, namun jika dianalisis lebih jauh, dengan cost efficiency yang dimiliki oleh moda transpotasi online, mereka mampu memberikan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan transportasi konvensional sehingga mampu merebut pasar, menurut hukum permintaan, harga berbanding terbalik dengan jumlah permintaan, semakin rendah harga suatu barang/jasa maka permintaan akan semakin tinggi, dengan faktor lain dianggap tetap, sehingga untuk menarik pelanggan maka harga yang ditawarkan oleh pengendara becak untuk mendapat pelangan harus lebih rendah dibanding alternatif moda transportasi yang ada. Namun karena becak menggunakan tenaga manusia, maka hal tersebut berpotensi menjadi kegiatan ekonomi yang bersifat eksploitatif yang berpotensi merugikan dan menurunkan kesejahteraan pengayuh becak. Belum lagi target pasar moda transportasi becak belum terpetakan dengan jelas, sehingga tidak terjamin keberlanjutannya.

Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa ibukota belum mampu menghadirkan inovasi di bidang transportasi yang mampu menjawab tantangan kemajuan teknologi, inklusifitas kegiatan ekonomi, ataupun tantangan turun-temurun yakni kemacetan. Mengkritisi kebijakan tersebut bukan berarti tidak pro kepada rakyat kecil, namun perlu digali lebih lanjut apakah kebijakan tersebut benar-benar berpihak kepada rakyat kecil atau hanya terlihat seolah berpihak namun kenyataannya justru merugikan dan tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Penulis: Ghany Ellantia W., Wakil Ketua Internal KSM Eka Prasetya UI 2018,  Ilmu Ekonomi, FEB, 2015