Kartu Kuning Jokowi: Pandangan Etik atau Substansial?

Sepak terjang Kartu Kuning Jokowi yang dilakukan dalam salah satu aksi yang dilakukan oleh ketua BEM UI sejak beberapa hari yang lalu telah menarik perhatian banyak publik. Berbagai pro dan kontra terkait aksi tersebut juga telah bertebaran di berbagai penjuru media sosial. Bahkan dalam sehari saja setelah kejadian tersebut, timeline dan beranda saya dipenuhi oleh wajah Zaadit yang tengah mengangkat kartu kuning (belakangan ini telah di klarifikasi merupakan buku kumpulan lagu paduan suara mahasiswa UI berwarna kuning) pasca pidato ilmiah bapak Presiden Jokowi dalam acara Dies Natalis UI di Balairung, Depok.

kampus-ui-soal-kartu-kuning-buat-jokowi-itu-aspirasi-mahasiswa_c_2_185720
Pada kasus ini, beberapa kawan saya justru banyak meminta pandangan saya mengenai kejadian tersebut. Pada awalnya saya menganggap kejadian itu setengah acuh sehingga tidak begitu berminat untuk turut membuka suara. Namun, semakin ramainya arah pembicaraan mengenai isu ini telah berhasil menggugah selera saya untuk ikut berfikir secara rasional dan subjektif menurut sudut pandang saya dalam memandang isu ini.
Sebagai orang yang juga berpartisipasi dalam pemerintahan, kita telah bersama-sama menyaksikan berbagai komentar dan klarifikasi dari pihak Mahasiswa, Dosen, Guru Besar, Rektor, Politisi, Aktivis maupun pihak Pemerintah, seolah-olah begitu pentingnya isu ini sehingga telah berhasil menarik perhatian banyak media cetak maupun elektronik untuk menyiarkan secara langsung apa yang sebenarnya terjadi pada kartu kuning yang dimaksud dalam aksi tersebut.

Beberapa hal yang dapat saya rangkum dari klarifikasi Zaadit sesaat setelah kejadian tersebut antara lain mengandung 3 tuntutan:

– Tuntutan pertama yaitu mengenai Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak di Asmat, Papua.

– Tuntutan kedua adalah  meminta pemerintah untuk menghentikan dwifungsi ABRI dalam keterlibatan politik, khususnya dalam pelaksanaan Pemerintah daerah yang diajukan oleh Kemendagri.

– Ketiga, tuntuan untuk menolak rancangan peraturan menteri ristekdiksi mengenai aturan organisasi mahasiswa yang dianggap membatasi pergerakan mahasiswa.

Sebagai pendahuluan, Saya memandang bahwa kejadian ini menjadi viral karena kita hanya melihat dari sudut pandang etik. Aksi yang dilakukan oleh Zaadit sebenarnya adalah kulminasi atau bagian dari pengertian umum mengenai hal etik yang sudah menjadi kesalahan umum di ruang publik. Kita melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak wajar dan beberapa orang mungkin menganggap hal tersebut sudah pasti melanggar aturan etik. Apalagi hal ini bersinggungan langsung antara oknum mahasiswa dengan presiden RI di suatu pertemuan formal. Maka bukan hal yang tabu jika hal tersebut memang semestinya akan berdampak pada pro kontra publik.

Saya sendiri memandang bahwa hal yang dilakukan oleh Zaadit merupakan salah satu strategi pergerakan mahasiswa untuk melakukan perubahan dengan membawa semangat reformasi. Dengan kata lain, saya lebih melihat bahwa Zaadit bersama BEM UI ingin mengemas aksinya dengan cara-cara yang berpotensi untuk menjadi sorotan sekaligus memanfaatkan momentum ketika bertemu secara langsung dengan Presiden RI. Saya melihat kejadian ini sebagai sesuatu yang substansial, bukan tentang bagaimana cara etik yang disampaikan. Saya melihat bagaimana sebuah isu yang kemudian diangkat dengan cara yang berbeda dengan momentum yang tepat seperti yang telah saya katakan diatas dapat dimanfaatkan sebagai sebuah titik fokus perhatian pemerintah dalam menyelesaikan kasus secara cepat.

Jika kita lihat, dari ketiga isu yang menjadi fokus dari ketua BEM UI tersebut, sebelumnya tidak terlalu begitu muncul kepermukaan bahkan bebebapa dari kita mungkin saja baru mengetahuinya sekarang. Ini lah yang saya maksud keuntungan substantif dimana isu ini sangat berpeluang untuk mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat dan pemerintah. Seolah-seolah kita disibukan dengan pemikiran kritis berbagai pihak untuk tiga isu yang diangkat. Padahal, baik secara langsung maupun tidak langsung, aksi Zaadit ini telah berhasil menyadarkan kita bersama untuk sepakat bahwa masih ada masalah-masalah yang semestinya bisa menjadi perhatian prioritas karena isu-isu ini cukup berpengaruh baik bagi kebebasan, kehidupan maupun kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Faktanya dari tiga isu yang diangkat, terhitung hingga hari ini, isu-isu tersebut telah mendapatkan respon baik dari berbagai pihak, terlepas dari pro kontra publik dalam menilai cara etik yang dilakukan oleh Zaadit.

Pertama: Kasus Gizi buruk dan Campak di Asmat, Papua. Telah menjadi sorotan publik dan berbagai upaya kemudian dilakukan untuk membantu masyarakat di lokasi tersebut, baik dari berbagai aksi berbasis sosial Mahasiswa, Tenaga Medis Profesional baik dari lembaga pemerintah maupun swasta, dari  Non Goverment Organization (NGO), LSM dan Lembaga Donor, dari Volunteer, hingga Pihak Pemerintah menjadi lebih sadar dan menempatkan kasus Asmat sebagai salah satu fokus dengan melakukan bantuan baik berupa bantuan dana maupun aksi langsung.

Kedua, Isu mengenai keterlibatan pihak Polri dalam kehidupan berpolitik telah di klarifikasi oleh pihak kepresidenan bahwa hingga saat ini belum ada surat masuk mengenai isu ini ke meja Presiden, dan selalu ada kemungkinan jika isu ini suatu hari sampai ke pihak presiden, maka akan mendapat pertimbangan khusus. Karena kita dan pemerintah telah  sama-sama di sadarkan bahwa jika kejadian ini berlangsung, maka akan mencederai Peraturan UU TNI/Polri khususnya mengenai keterlibatan dalam hal berpolitik yang selama ini telah diperjuangkan pada era orde baru.

Sementara, Tuntutan yang ketiga adalah peraturan menteri ristekdikti mengenai aturan organisasi kemahasiswaan yang telah di klarifikasi bahwa pembahasan mengenai perubahan peraturan tersebut telah diberhentikan oleh pihak terkait, yang artinya kebijakan mengenai aturan organisasi mahasiswa yang dianggap memberatkan kebebasan partisipasi mahasiswa telah dicabut. Pada akhirnya aturan tersebut telah dikembalikan pada statuta perguruan tinggi dalam UU nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Itulah beberapa pandangan saya mengenai aksi yang saat ini telah viral di beberapa kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai closing statement, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya memandang aksi ini menurut sudut pandang substansial bukan menurut cara etik. Pada akhirnya saya sepakat bahwa aksi ini membawa implikasi sebagai salah salah wujud keberhasilan aksi yang dilakukan oleh Zaadit beberapa hari lalu. Terlepas dari berbagai pendapat yang lain, saya serahkan kepada pribadi masing-masing. Salam.

Penulis: Pahruroji, Wakil Kepala Departemen Kompetisi Prestasi KSM Eka Prasetya UI 2018, Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, 2016