Category Archives: Tulisan dan Hasil Kegiatan

Menggugat Nalar, Membangkitkan Fungsi Intelektual

 

kerangka kajian cuk edward AAA

Oleh: Zainun Nur Hisyam Tahrus (Kepala Departemen Kajian dan Literasi, FISIP 2017)

Nalar pernah menjadi dewa maha perkasa dunia manusia. Otoritasnya yang termanifestasi melalui proses Renaissance dan Aufklarung telah melengserkan referensi kebenaran manusia Eropa kala itu dari Tuhan dan gereja. Mekanisme nalar telah membawa kita untuk menapaki awan, menyelami samudera, melipat ruang dan waktu. Nalar juga telah menghantarkan pekerjaan manusia semakin hari semakin efisien melalui mesin-mesin industri, hingga operasi algoritma dan lalu lintas data.

Namun, perjalan zaman memang selalu membuka topeng-topeng kebusukan. Dewa baru itu pun mulai menunjukkan wajah kebengisan. Salah satu wajah kebengisannya yang paling kelam adalah Nazi dan tentu program pembantaiannya, Holocaust. Nazi memang tidak dibentuk orang-orang bebal yang tidak mampu berpikir, melainkan cendekiawan cerdas jenius. Wagner dan Nietzche bisa menjadi contoh salah dua tokoh intelektual di balik skenario bangkitnya fasisme Nazi. Pada tahun 1939 pun, beberapa tokoh di perguruan tinggi, ahli hukum, dokter dan para pimpian perusahaan di Jerman berbondong-bondong memberi dukungan pada Nazi[1].

Lantas, bagaimana mungkin nalar yang awalnya dianggap begitu mulia mampu menimbulkan fasisme yang bengis dan Holocaust, sebuah pembantaian yang begitu kejam? Penjelasan Ziygmunt Bauman, seorang ‘Nabi Postmodernisme’, kiranya dapat menerangkan kegelapan fenomena ini. Kritik Bauman terhadap masyarakat modern menangkap adanya semacam ambivalensi, ‘anak haram’ modernitas. Ambivalensi adalah “obsesi yang besar terhadap desain dan tatanan”[2]. Suatu hasil upaya masyarakat modern untuk menciptakan kategori-kategori, menyusun heterogenitas dan keterserakan menjadi pola dan keteraturan. Ambisi kategorisasi ini yang pada akhirnya melahirkan kelompok ketiga, ‘the Stranger’.

The Stranger’ adalah orang ketiga yang merupakan manifestasi dari bahaya yang mengancam tatanan. Dalam fasisme Jerman, kaum Yahudi adalah ras inferior yang harus dimusnahkan agar tujuan superioritas bangsa Jerman tercapai. Pandangan inilah yang melahirkan Holocaust. Pertanyaannya, apakah Holocaust adalah hasil dari sebuah nalar atau sebuah ketergesa-gesaan emosi belaka? Jawabannya bisa dua-duanya.

Di sini, sampailah kita pada posisi untuk menggugat nalar atau lebih tepatnya menggugat pandangan umum tentang nalar. Donald Calne, seorang ahli neurologi, menyampaikan poin yang sangat penting untuk memahami nalar dengan benar. Kesimpulannya, nalar itu netral adalah benar. Namun, justru karena kenetralannya, nalar hanya dapat menjawab pertanyaan “Bagaimana”, tapi tak mampu menjawab pertanyaan “Mengapa”. Nalar akan membantumu mencari cara agar bisa menurunkan berat badan, tapi alasan mengapa kau ingin menurunkan berat badan bukanlah dorongan nalar, melainkan dorongan emosional. Nalar bisa mencarikanmu alternatif-alternatif agar sukses mendapatkan perhatian gebetan, tetapi mengapa kau ingin mendekati si doi, tidak bisa dijawab oleh nalar.

Begitu pula Holocaust terjadi, alasan menganggap kaum Yahudi, juga beberapa kaum lain seperti kaum Roma Gipsi dan beberapa bangsa Slavia, sebagai ras inferior mungkin bukan kesimpulan nalar yang rasional, tetapi setelah anggapan ras inferior diakui kemudian dihubungkan dengan tujuan fasisme Nazi, maka pembantaian terhadap mereka adalah hasil nalar. Tentu saja Holocaust bukan satu-satunya, jutaan korban perang dunia, bom atom Hiroshima dan Nagasaki, perang teluk, dan kebengisan-kebengisan lainnya tidak dapat dimungkiri adalah hasil upaya nalar untuk mencapai ambisi dan tujuan-tujuan. Mungkin fenomena tersebut adalah bukti sebuah pernyataan paradoks yang disampaikan oleh Herbert Marcuse: ‘irrationality of rationality’.

Berbagai fakta kejam dari sejarah kelam nalar tersebut akhirnya melahirkan zaman baru, zaman dimana rasionalitas bukanlah solusi tunggal peradaban, yaitu zaman yang disebut sebagai ‘postmodernism era’. Dalam era postmodernisme, narasi-narasi besar hasil pemikiran rasionalitas ditolak. Sebaliknya narasi-narasi mini, bahkan yang dihasilkan oleh mistisme lokal atau kebudayaan maupun tradisi, bisa saja diakui kebenaran dan keberlakuannya. Nah, tibalah kita pada pertanyaan yang lebih kompleks: “jikalau nalar dan rasionalitas tak lagi diakui secara absolut, apalagi peran yang dapat dilakukan kaum intelektual?”

Merumuskan peran intelektual di era ‘tanpa kepastian’ dan ‘tanpa pijakan’ secara konkret tentu bukan hal mudah. Gairah mencari ilmu yang semakin dimonopoli oleh pragmatisme, mungkin menimbulkan keresahan besar bagi mahasiswa-mahasiswa semacam anggota KSM Eka Prasetya yang berorientasi pada pengembangan potensi nalar: “Usentuk apa menjadi seorang intelektual?” Untuk menjawabnya, ketegasan Edward Said dan kritisisme ala Alois A. Nugroho mungkin bisa menjadi semacam guideline bagi intelektual-intelektual yang tak jelas arah pacunya.

Edward W. Said secara lugas menyatakan bahwa tugas intelektual adalah menyampaikan kebenaran pada kekuasaan. Konsep kebenaran dalam hal ini bukan kebenaran ambigu yang dihasilkan oleh narasi-narasi besar pemikir modern, melainkan kebenaran tersembunyi di sudur-sudut marjinalitas. Oleh karena itu, kata Said, peran intelektual adalah peran oposisi yang mempertanyakan kebenaran status quo sekaligus mengartikulasikan kebenaran di balik suara yang terbungkam.[3]

Senyampang dengan ide Said adalah gagasan Alois A. Nugroho dalam esainya yang berjudul “Cendekiawan dan Sindrom Mataram”[4], bahkan Nugroho terasa lebih moderat.  Menurut Nugroho, cendekiawan harus menghindari apa yang bernama Sindrom Mataram, yaitu kecenderungan intelektual yang istana-sentris dan oportunis sehingga bukannya berperan dalam memenangkan ‘yang benar’ tetapi justru membenarkan ‘yang menang’. Namun, oportunisme intelektual juga harus dipahami melalui kutub ekstrim intelektualitas lainnya: aktivisme. Aktivisme, bagi Nugroho, merupakan bentuk kegairahan untuk bereaksi dan beraksi tanpa dilandasi refleksi kritis atau daya dukung konseptual[5].

Walhasil, zaman dimana rasionalitas modernisme yang sudah mulai dikebiri, membangun intelektualitas bukan berarti menyusun batu-bata menara gading. Tugas intelektual kemudian bukan menyerukan panggilan langit melalui corong pertapaan, melainkan mereka harus turun menapaki ragam fenomena bumi. Proyeksi nalar para intelektual tidak bisa lagi dianggap sebagai dewa mulia yang netralitasnya pasti mewakili kebaikan. Pada akhirnya, bernalar harus diarahkan dengan refleksi-refleksi kritis moral, sehingga intelektual tidak mengalami apa yang disebut oleh Julian Benda sebagai pengkhianatan intelektual (‘la tahison des clercs’!).

 

Daftar Pustaka

[1] Donald B Calne. 2108. Batas Nalar: Rasionalitas & Perilaku Manusia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

[2] Robertus Robet. 2016. Modernitas dan Tragedi: Kritik dalam Sosiologi Humanistis Zygmunt Bauman. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 20(2):139-157

[3] Edward W Said. 2014. Peran Intelektual: Kuliah-Kuliah Reith 1993. Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia

[4] Ibid

[5] Alosi A Nugroho. 1989. Cendekiawan dan Sindrom Mataram. Diterbitkan dalam buku Rakyatisme: dan Esai-Esai Lain. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Ilustrator: Aida Safitri (Kepala Departemen Hubungan Masyarakat, Vokasi 2017)

Editor: Deborah Dwipartidrisa (Wakil Kepala Departemen Hubungan Masyarakat, FKM 2017)

Salam,

KSM Eka Prasetya UI

Bernalar Membangun Negeri

UI Cantik dalam Kajian Simbolisme dan Interpretivisme

1546517264426

UI Cantik, satu dari sekian banyak akun instagram yang berisi referensi perempuan-perempuan yang dianggap cantik. Akun-akun instagram sejenis juga dimiliki beberapa kampus lain seperti Universitas Padjadjaran dengan Unpad Geulis, UGM dengan UGM Cantik, dan sebagainya. Meski begitu, belum diketahui penyematan nama-nama kampus tersebut resmi atau tidak. Tentunya, UI Cantik (yang akan fokus dibahas dalam tulisan ini) berisi mahasiswi-mahasiswi asal Universitas Indonesia (UI) yang secara ambigu diklasifikasikan “cantik”. Mengapa standar cantik disebut ambigu? Bagaimana kita memahami keberadaan UI cantik dalam kaitannya dengan kondisi sosial budaya saat ini?

Sebelum itu, agar bisa memahami keberadaan UI Cantik yang begitu populer, maka kita perlu menganalisisnya sebagai suatu simbol tertentu melalui pendekatan simbolisme, sekaligus pendekatan interpretivisme untuk menguak makna dari simbol-simbol yang ditampilkan. Menurut Geertz (1973) dalam memahami budaya kita harus mempelajari meaning daripada behavior. Aliran ini menempatkan manusia harus dipahami sebagai pemakai sekaligus produk dari simbol-simbol budaya yang ada. Jadi, keberadaan dan tampilan akun UI Cantik merupakan respons adaptif terhadap simbol-simbol budaya yang berlaku dalam masyarakat umum, sekaligus juga menjadi produk dari simbol budaya yang tersebut.

Kellner (dalam Hasan, 2011) menyatakan budaya media membantu membangun struktur kehidupan sehari-hari, membangun identitas, serta membentuk pandangan politik dan perilaku sosial. Kepopuleran akun UI Cantik dengan konsepsi “cantik” berdasarkan standarnya lahir dari kehendak media. Media mampu memproduksi suatu bentuk budaya sehingga terjadi penyerapan budaya oleh publik. Tidak heran akun ini begitu populer terutama saat teknologi berkembang pesat seperti saat ini. Namun, pesatnya perkembangan teknologi (dalam hal ini media), penulis rasa, tidak diikuti oleh kemajuan pola pikir pengelola akun UI Cantik. Mari kita analisis melalui postingan-postingannya sebagai simbol-simbol yang kemudian terdapat makna sesuai konteks sosial budaya saat ini.

Meskipun menembus berbagai identitas etnik dan ras, yang ditampilkan dalam banyak postingan tetaplah perempuan berkulit putih cerah. Tidak heran keberadaan UI Cantik dengan postingan seperti saat ini memunculkan kekhawatiran pandangan rasialis tentang dominasi kulit putih seperti yang dinyatakan Rogers (1999) bahwa “…adanya hierarki rasial dan etnik bahwa putih dipahami sebagai bersih, terhormat, sukses, dan bermoral baik, serta sehat dan menarik.”

Pakaian, riasan dan tampilan latar foto yang dipilih dalam banyak postingannya memunculkan asumsi tercerminnya budaya konsumerisme dan hanya merepresentasikan kelas sosial tertentu. Dasar asumsi ini muncul karena fashion dan pakaian tidak hanya berfungsi untuk menutupi dan melindungi tubuh, tetapi juga sebagai alat komunikasi, ekspresi individualistik, menggambarkan nilai sosial dan status, kekuasaan dan ideologi, simbol politis, ritual sosial, hingga kondisi magis-religius (Barnard, 1996).

Foto-foto mahasiswi UI yang (katanya) termasuk golongan “cantik” selalu disuguhkan dengan bentuk tubuh yang langsing, tidak gemuk maupun kurus. Padahal cantik pada hakikatnya tergantung pada konteks budaya yang ada, begitu relatif. Inilah mengapa kita tidak boleh menggunakan standar pribadi dalam memahami suatu gejala atau bahkan dalam hal memperlakukan orang lain. Postingan UI Cantik serta akun-akun sejenisnya menandakan standar yang digunakan adalah cantik yang tidak mewakili nama kampus yang dicatut, dalam kasus ini Universitas Indonesia. UI bukanlah kampus milik orang kulit putih maupun kelas sosial tertentu, tetapi harus menggambarkan semua kalangan dan latar belakang identitas yang ada. UI adalah miniatur Indonesia. Setidaknya pernyataan macam itulah yang sering digadang-gadang. UI Cantik dan akun-akun sejenis tidak benar-benar mewakili kampusnya.

Tidakkah pandangan rasialis dan ketidaksetaraan kelas pengelola akun UI Cantik yang disimbolkan dalam berbagai postingannya menjadi tanda bahwa perkembangan teknologi dan media tidaklah berbanding lurus dengan keadilan berpikir? Lebih dari itu, kegiatan akun UI Cantik merupakan respons dan penyesuaian dari kondisi sosial budaya kita yang masih belum bebas dari masalah-masalah ketidaksetaraan tadi. Ini artinya, kita semua sebagai masyarakat di lingkungan UI juga saling terkait bertanggungjawab. Kajian mendalam penulis rasa perlu dilakukan untuk memahami fenomena ini, misalnya melalui penelitian. Terlebih lagi, setelah dilaporkan dan di-report oleh banyak pihak, akun ini lahir kembali dengan nama yang sama sehingga bisa memunculkan kajian baru terkait dampak keberadaannya.

Daftar Pustaka

Barnard, M. (1996). Fashion as Communication. London: Routledge.

Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books.

Hasan, S. S. (2011). Pengantar Cultural Studies Sejarah, Pendekatan Konseptual, dan Isu Menuju Studi Budaya Kapitalisme Lanjut. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Rogers, M. F. (1999). Barbie Culture. London: Sage Publications.

 

Penulis: Rani Siratu Haniyfa (Staf Departemen Bisnis dan Proyek, FISIP 2017)
Ilustrator: Yuhana Kinanah (Wakil Kepala Departemen Media, Infomasi, dan Penerbitan, FIA 2015)
Editor: Zainun Nur Hisyam Tahrus (Staf Departemen Hubungan Masyarakat , FISIP 2017)

Salam,
KSM Eka Prasetya UI
Bernalar Membangun Negeri

Oh Sampah, Mau Kemanakah?

1541939767118

Apa yang akan terus dihasilkan manusia hingga manusia punah dari muka bumi ini? Sampah. Semua orang menghasilkan sampah sejak dahulu kala. Menurut American Public Health Association, sampah dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah dapat bersumber dari berbagai sektor seperti industri, perdagangan, pemukiman, pertanian, peternakan, perkantoran, pertambangan, pariwisata, konstruksi, dan lain-lain. Secara sederhana, sampah dapat digolongkan berdasarkan zat kimia (organik dan anorganik) dan potensi terbakar (mudah terbakar dan tidak dapat dibakar). Jumlah produksi sampah dapat dipengaruhi oleh penduduk (jumlah, kepadatan dan aktivitas), geografi, waktu, sosial ekonomi, teknologi, dan sistem pengelolaan sampah. Sistem pengelolaan sampah yang marak digunakan adalah penumpukan (dumping), pengomposan, pembakaran, daur ulang, dan sanitary landfill.

Jumlah penduduk terus bertambah dan peradaban semakin maju. Tiap negara berlomba-lomba untuk membangun berbagai sektor demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, terkadang manusia lupa, setiap kegiatan yang dilakukan di muka bumi akan menghasilkan sampah. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah bisa membawa petaka. Banyak negara gagal mengelola sampah, sehingga sampah tersebut berbalik dan menjadi masalah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Semakin hari, sampah di Indonesia semakin bertambah jumlah dan jenisnya. Menurut pernyataan Dirjen Pengelolan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK, Tuti Hendrawati Mintarsih, komposisi utama sampah di Indonesia 60% organik, dan 14% plastik dan diolah dengan beragam cara. Di daerah pedesaan yang masih memiliki banyak lahan, biasanya sampah ditumpuk begitu saja di lahan terbuka. Di daerah pesisir pantai, sampah kerap kali dibuang ke laut. Berdasarkan data Jambeck (2015), Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2 juta ton/tahun setelah Cina yang mencapai 262,9 juta ton/tahun. Masyarakat yang tinggal di dekat sungai juga sering menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Akhirnya, sampah mencemari udara, air, dan tanah. Indonesia sedang darurat sampah.

Di daerah perkotaan yang memiliki lahan lebih sedikit, biasanya disediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti TPA Bantar Gebang dan TPA Leuwigajah. Di TPA, sampah akan diolah menggunakan sistem sanitary landfill, yaitu sistem pengelolaan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan menimbunnya dengan tanah. Sanitary landfill banyak digunakan karena memiliki beberapa keuntungan. Pertama, sistem pengolahan tersebut murah, karena tidak memerlukan investasi besar dalam bentuk peralatan. Hanya membutuhkan lahan yang luas dan jauh dari pemukiman dan alat operasional. Kemudian, dapat menampung berbagai jenis sampah serta dapat dipersiapkan dalam waktu yang singkat. Sampah yang ada juga dapat menghasilkan energi listrik karena sampah akan mengeluarkan gas metana yang bisa dijadikan bahan bakar penggerak turbin pembangkit listrik. Terakhir, dapat mengurangi polusi udara karena sampah-sampah tersebut berada di dalam tanah.

Namun, metode ini juga memiliki kelemahan. Sampah-sampah, terutama bahan organik atau kimia sering menghasilkan cairan yang dapat merembes ke dalam tanah dan bisa mencemari tanah dan air yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Gas metana yang keluar dari proses pembusukan sampah dapat menimbulkan ledakan jika tidak dikelola dengan baik, seperti yang terjadi di TPA Leuwigajah tahun 2005 dan menimbulkan korban jiwa. Untuk mengumpulkan sampah di TPA, dibutuhkan transportasi dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang memakan biaya serta menghasilkan polusi udara. Sanitary landfill juga membutuhkan lahan yang luas, yang tidak bisa digunakan kembali sesudah tercemar sampah, dan hal ini sulit tersedia di kota-kota padat penduduk. Keterbatasan lahan juga mendesak masyarakat untuk tinggal di sekitar TPA, yang kemudian menimbulkan masalah sosial serta berbagai penyakit yang bersumber dari sampah, seperti infeksi saluran pernafasan, diare, kolera, cacingan, dan lain-lain.

Di masa yang akan datang, tentu perkembangan teknologi di berbagai sektor seperti industri, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sebagainya akan terus berlanjut. Terlebih, mengacu pada pernyataan Pak Jokowi, Indonesia diprediksi mendapatkan bonus demografi pada 2020-2030. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan di berbagai sektor akan meningkatkan produksi sampah, baik volume dan jenisnya. Dalam waktu yang sama, penduduk, peradaban, dan jumlah sampah menuntut kebutuhan yang sama, yakni lahan. Mau kemanakah sampah-sampah masa depan dikuburkan jika Indonesia tetap bertahan dengan sistem sanitary landfill?. Mau berapa luas lagi lahan Indonesia akan dihuni sampah? Mau sebanyak apa masalah kesehatan dan degradasi lingkungan akibat sampah?

Kini banyak negara maju yang mulai meninggalkan sanitary landfill karena keterbatasan lahan dan kesadaran akan lingkungan. Salah satu negara dengan sistem pengolahan sampah yang mencengangkan adalah Swedia. Layaknya negara lain, Swedia juga menghasilkan sampah. Tetapi dengan mengusung sistem “Waste to Power” , Swedia berhasil menurunkan jumlah sampah di tempat penampungan akhir mereka hingga 1% karena 99% persen sampah lainnya diubah menjadi bahan bakar, didaur ulang dan dijadikan kompos. Keberhasilan Swedia mengelola sampahnya tidak lepas dari peran teknologi serta masyarakat dan perusahaan yang mau repot memilah sampah untuk mempermudah proses pengolahan. Sisa makanan akan diolah menjadi kompos, sampah metal dan beling akan didaur ulang, dan sampah lainnya dibakar menggunakan incinerator yang kini jumlahnya mencapai 32 unit untuk diolah menjadi bahan bakar. 3 ton sampah dapat dijadikan 1 ton bahan bakar. Dengan pengelolaan yang benar, potensi pencemaran udara akibat pembakaran sampah pun dapat ditekan dan lingkungan tetap terjaga. Sistem ini berhasil mengurangi lahan pembuangan, pencemaran, penyakit berbasis sampah, serta penggunaan bahan bakar fosil. Setelah berhasil mengolah sampah di tanah sendiri, Swedia menjadikan sampah sebagai lahan bisnis dengan menampung sampah dari negara lain dan menghasilkan energi yang lebih banyak.

Sistem waste to power sangat potensial diterapkan di Indonesia. Wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak tentu akan menghasilkan banyak sampah. Sampah-sampah tersebut dapat dihilangkan sembari memenuhi kebutuhan energi Indonesia, bahkan dunia. Tidak menutup kemungkinan bahan bakar fosil digantikan bahan bakar dari sampah. Dampak kesehatan dan degradasi lingkungan akibat sampah dapat ditekan. Sistem ini tentu lebih menguntungkan dari sistem sanitary landfill. Namun, sebelum menerapkan sistem ini, Indonesia membutuhkan persiapan dalam berbagai aspek. Pemerintah harus berani menginvestasikan uang negara untuk menyediakan incinerator, alat pendukung, dan sumber daya manusia yang memadai. Edukasi kepada masyarakat juga sangat dibutuhkan agar produksi sampah berkurang dan pemberdayaan dalam pemilahan sampah. Mungkin transisi sistem pengolahan tersebut akan sulit, tetapi bukan tidak mungkin dan tentu akan sangat efisien di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Damanhuri, Eri. 2007. Sampah Indonesia . Teknik Lingkungan ITB. Bandung.
Mulasari, S., Husodo, A., & Muhadjir, N. (2014). Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan
Sampah Domestik. Kesmas: National Public Health Journal, 8(8), 404-410.
doi:http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v8i8.412
Sidik, M. A., Herumartono, D. dan Sutanto, H. B. 1985. Tehnologi Pemusnahan Sampah dengan Incinerator dan Landfill. Direktorat Riset Operasi Dan Manajemen. Deputi Bidang Analisa Sistem Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi. Jakarta
Suharjo, S. (2012). Kondisi Pengelolaan Sampah dan Pengaruh Terhadap Kesehatan
Masyarakat di Dki Jakarta. Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, 12(4 Des).
doi:10.22435/mpk.v12i4 Des.1061.
Surat Edaran Nomor. SE.1/Menlhk-Setjen/Rokum/PLB.3/1/2017 tentang Pelaksanaan
Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2017
Fauzi, Intan. 2015. Jokowi: Indonesia Akan Menghadapi Bonus Demografi di 2020-2030.
http://news.metrotvnews.com/politik/wkBVlVak-jokowi-indonesia-akan-menghadapi-bonus
demografi-di-2020-2030 (diakses pada 22 Januari 2018)
Freden, Jonas. 2017. The Swedish Recycling Revolution. https://sweden.se/nature/the-swedish
recycling-revolution/ (diakses 20 Januari 2018)
Wahyuni, Tri. 2016. Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Ke-dua Dunia.
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160222182308-277-112685/indonesia
penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-dua-dunia (diakses 20 Januari 2018)

****

Penulis: Deborah Dwipartidrisa (Staf Departemen Hubungan Masyarakat, FKM 2017)
Editor: Chika Virginia (Staf Departemen Hubungan Masyarakat, FIB 2017)
Illustrator: Rafa (Wakil Kepala Departemen Media, Informasi, dan Penerbitan, FIA 2015)

Salam,
KSM Eka Prasetya UI
Bernalar Membangun Negeri

Islam, Simbol, dan Polemik Kuasa: Studi Kasus Pembakaran Bendera

20181111185419

Islam di Indonesia bukan hanya sekadar agama. Dia juga proses panjang dinamika kuasa dalam proses sejarah bangsa. Dahulu, dengan Walisongonya, Islam memutarbalikkan dominasi Hindu-Buddha, meresmikannya menjadi agama kerajaan. Satu abad ke belakang, Islam menjadi simbol perjuangan melawan penindasan penjajah, baik dengan pedang, pistol maupun intrik politik. Salah satu puncaknya adalah Resolusi Jihad Fii Sabilillah 22 Oktober 1945 yang diinisiasi oleh K.H. Hasyim Asyari melawan agresi militer Belanda. Kiranya itu adalah peristiwa terakhir dalam konflik kuasa negeri antara lakon Islam Indonesia vice versa kaum non-Islam sekaligus non-Indonesia. Setelahnya yang terjadi adalah intrik antara Islam dengan negara, Islam dengan sesama bangsa, atau Islam dengan Islam. Berawal dari pemberontakan Darul Islam, politik Masyumi, pro-kontra Nasakom, sampai toa azan, puisi Sukmawati, dan perdebatan bendera HTI.

Terlepas dari pihak mana yang lebih benar di mata Tuhan dan syariat, kita perlu mengambil jarak beberapa langkah untuk menilik konflik pada problematika yang lebih membumi sekaligus mengakar pada struktur dan relasi antar kelompok di dalamnya. Namun, yang jelas terdapat polemik kekuasaan di dalam setiap pergolakan Islam di Indonesia. Sebelum merdeka, kuasa yang diperebutkan adalah kehidupan yang berdaulat. Setelah merdeka, kuasa yang diperebutkan terletak pada kursi-kursi pemerintahan atau otoritas negara terkait penerapan syariat Islam di bumi Nusantara. Kini, kuasa itu ditarik ulur melalui kubu petahana dan oposisi dengan semua polarisasi kelompok Islam di keduanya. Mengkaji dinamika tersebut penulis rasa kita perlu memerhatikan dua hal, yaitu simbol dan wacana.

Untuk mempersingkat waktu pembaca, mari kita tilik prosesi munculnya polemik pembakaran bendera. Dilansir dari Liputan6.com (26/10/2018), pada 22 Oktober 2018, perayaan Hari Santri Nasional digelar di Garut, Jawa Timur. Acara itu digelar atas izin polisi dengan syarat peserta tidak boleh membawa atribut apapun kecuali Bendera Merah Putih. Tiba-tiba, di akhir acara seorang oknum bernama Uus Sukmana mengibarkan bendera hitam dengan tulisan kalimat tauhid di tengahnya yang diindikasi mirip dengan bendera HTI. Melihat aksi tersebut, para anggota Banser segera membawa Uus untuk diajak komunikasi. Uus pun mengakui bahwa bendera yang dibawa adalah bendera HTI. Mendengar hal tersebut, para anggota Banser secara spontan membawa bendera tersebut kemudian membakarnya. Menurut Kabareskrim Polri, Arief Sulistyanto, jika saja Uus tidak mengibarkan bendera tersebut maka pembakaran tidak akan terjadi.

Lantas, dengan semua kronologi dan penjelasan di atas, mengapa masih timbul pro-kontra yang sangat kuat di masyarakat? Sebelum menjawab ada beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu. Pertama, persoalan pembakaran bendera tidak boleh dilepaskan dari fungsinya sebagai simbol. Sebagai simbol, bendera bukan hanya sekadar objek untuk diinterpretasi, tetapi juga dikonstruksi dan didekonstruksi secara terus menerus. Dalam banyak hal, apalagi bendera, simbol seringkali dimaknai sebagai ‘our social identity’ (Koselleck, 2004). Akibatnya, simbol juga membentuk ‘the others’, kelompok lain yang tidak direpresentasikan oleh simbol. Kedua, timbulnya pro-kontra pembakaran bendera perlu dilihat sebagai proses discourse framing atau penggiringan wacana. Wacana, menurut Focault, digunakan untuk merasionalisasi dan mensistematisasi cara untuk ‘mengatakan kebenaran’. Oleh karena itu, wacana memerlukan pengetahuan. Dalam kerangka teori Focault, pengetahuan itu sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan. (Ritzer, 2011:615).

Menggunakan dua kerangka analisis tersebut, kita dapat memahami bagaimana polarisasi kubu pro dan kontra pembakaran bendera pada hari santri kemarin menjadi tajam. Bendera yang dibakar itu, sebagaimana kita lihat, diinterpretasi sebagai bendera HTI di satu sisi dan bendera tauhid di sisi lain. Sebagai bendera HTI, tindakan Banser membakarnya dapat dipahami sebagai upaya melawan ‘the others’. Sebagai bendera tauhid, kelompok muslim yang menentang tindakan pembakaran merasa tersinggung karena membakar bendera tersebut berarti ‘membakar identitas sosial umat Islam’ itu sendiri. Namun, bagaimana perbedaan interpretasi simbol itu muncul? Di sinilah wacana berperan.

Menurut hemat penulis, ada mekanisme genealogy of power di dalamnya, yaitu cara orang-orang memproduksi pengetahuan untuk menghasilkan kuasa. Sebagaimana kata Focault (Ritzer, 2011:615) bahwa genealogi adalah tipe intelektualitas sejarah, Abdulsalam (2018) menulis artikel menarik dalam tirto.id mengenai cara NU menggunakan Hari Santri untuk menguasai wacana kesantrian. Penetapan hari santri merupakan kontrak Jokowi dengan salah satu kiai NU, yaitu Thoriq Darwis, salah satu pengasuh ponpes Babussalam, Malang. Komitmen Jokowi tersebut secara otomatis menaikkan elektabilitasnya pada Pemilu tahun 2014 lalu. Bagaimanapun, dilaksanakannya komitmen penetapan Hari Santri Nasional mendekatkan jalinan NU dengan petahana. Selain itu, wacana lain yang dibangun oleh NU adalah mengenai bahaya HTI yang pada akhirnya berujung pada pembubarannya. Di pihak lain, kelompok umat Islam yang tidak setuju dengan pemerintah dan pembubaran HTI, berusaha membangun wacana tandingan. Mulai dari wacana rezim anti Islam, gerakan #2019GantiPresiden, dua jilid ijtima ulama, hingga klaim bendera tauhid. Melalui pengetahuan berupa syariat Islam, hukum fiqh, dan refleksi kesejarahan Islam, kedua pihak mencoba untuk melakukan genealogi pada wacana-wacana yang dimunculkan. Pengetahuan itu yang menjadi penggerak massa masing-masing kubu untuk memperjuangkan ‘kebenaran’ masing-masing dan kemudian merebut kuasa.

Sampai di sini, teranglah sumber konflik pembakaran bendera. Penulis beranggapan pentingnya melihat pro-kontra pembakaran bendera bukan dari sisi hukum syariat semata sehingga mengakibatkan dikotomi benar-salah yang sempit dan polarisasi yang lebih tajam. Hendaknya, para pembaca dan masyarakat Indonesia sadar akan pertarungan yang ‘lebih dalam’ dan ‘lebih subtil’, yaitu perebutan kuasa. Pada akhirnya, kerangka analisis yang lebih luas semacam ini setidaknya dapat mendinginkan sentimen pembaca alih-alih meluapkan emosi dan ikut terbawa pada wacana kedua belah pihak yang sebenarnya tidak jauh dari ambisi merebut kuasa.

Daftar Pustaka:
Abdulsalam, H. 2018. Hari Santri Nasional dan Upaya NU Menguasai Wacana Kesantrian. https://tirto.id/hari-santri-nasional-dan-upaya-nu-menguasai-wacana-kesantrian-c8qk , diakses pada 29 Oktober 2018 Pukul 22.00 WIB.
Koselleck, E.S.E. 2004. The Role and Power of Symbols in The Identity Formation of Community Members. Turki: Department of Sociology, The Graduate School of Social Science of Middle East Technical University.
Putra, N. P. 2018. Kronologi Pengibaran Bendera HTI di Garut Hingga Berujung Pembakaran. https://www.liputan6.com/news/read/3677100/kronologi-pengibaran-bendera-hti-di-garut-hingga-berujung-pembakaran , diakses pada 28 Oktober 2018 Pukul 21.50 WIB.
Ritzer, G. 2011. Sociological Theory Eight Edition. United States of America: Mc-Graw Hill.

…..
Penulis: Zainun Nur Hisyam Tahrus (Staf Departemen Hubungan Masyarakat, FISIP 2017)
Editor: Chika Virginia (Staf Departemen Hubungan Masyarakat, FIB 2017)
Ilustrator: Rafa (Wakil Kepala Departemen Media, Informasi, dan Penerbitan, FIA 2015)

Salam,
KSM Eka Prasetya UI
Bernalar Membangun Negeri

Absolutely Nothing, Apakah Mungkin ?

20181101190630

Pembahasan mengenai pembentukan alam semesta memang cukup menarik. Mulai dari apa saja unsur pembentuk alam semesta, bagaimana proses bermulanya, hingga apa sebenarnya yang ada sebelum pembentukan alam semesta itu terjadi. Salah satu teori yang populer mengenai pembentukan alam semesta ini adalah teori Big Bang yang secara harfiah berarti dentuman/ledakan besar. Georges Lemaître dianggap sebagai pencetus awal teori ini (dengan sebutan hipotesis atom purba), yang kemudian dirumuskan oleh Alexander Friedmann. Hipotesis ini mengacu pada teori relativitas umum Einstein.

Pada tahun 1949, Fred Hoyle mencetuskan istilah teori Big Bang yang merujuk pada penjelasan Lemaître. Singkatnya, teori Big Bang ini sendiri bukan benar-benar merupakan suatu ledakan yang terjadi secara singkat dalam satu waktu. Berdasarkan permodelan ledakan ini, alam semesta, awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus menerus hingga hari ini. Penulis tidak akan membahas teori Big Bang lebih jauh lagi. Jika arah kajian ini penuh dengan penjelasan mengenai Big Bang sekaligus judul yang penulis buat, maka pembahasannya menjadi tidak komprehensif atau justru menjadi sangat banyak dan bertele-tele. Kemudian timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang ada sebelum proses pembentukan alam semesta itu sendiri ? Apakah memang alam semesta ini terbentuk dari ketiadaan ?
Salah satu ilmuwan besar di bidang fisika dan kosmologi, Stephen Hawking pernah memberikan bahasan yang terkait dengan pertanyaan di atas di kuliah umumnya yang berjudul “The Beginning of Time”, sesuai dengan minat beliau mengenai waktu. Hawking berpandangan bahwa Big Bang (atau teori pembentukan alam semesta lainnya) yang kita pahami sekarang bukan merupakan titik di mana ‘waktu’ itu dimulai, melainkan saat di mana konsep-konsep fisika berlaku pada saat itu. Konsekuensinya berarti, bahwa keadaan alam semesta, setelah Big Bang, tidak akan bergantung pada apa pun yang mungkin telah terjadi sebelumnya karena hukum deterministik yang mengatur alam semesta akan terurai dalam Big Bang. Alam semesta akan berevolusi dari Big Bang, benar-benar terlepas dari apa yang terjadi sebelumnya. Bahkan jumlah materi di alam semesta, bisa berbeda dengan apa yang ada sebelum Big Bang, seperti hukum kekekalan materi, akan rusak di Big Bang.

Singkatnya, Big Bang sendiri merupakan suatu titik di mana titik itu ada setelah yang kita asumsikan “The Beginning of Time” itu terjadi. Dalam penjelasannya, Hawking menganggap bahwa sebelum Big Bang itu terjadi, there’s no boundary (ada di pengajuannya mengenai no-boundary condition). Kita belum dapat memahami lebih jauh mengenai kondisi sebelum Big Bang karena konsep-konsep fisika runtuh di sana. Namun pertanyaan kita di awal belum terjawab, apakah “Absolutely Nothing (ketiadaan) itu ada ?” Ilmuwan-ilmuwan di dunia masih berbeda pandangan mengenai pertanyaan tersebut, mengingat ada konsep-konsep fisika yang tidak dapat dilanggar mengenai dinamika alam semesta, namun penulis memiliki analogi menarik untuk memberikan gambaran pada pertanyaan ini.

Anggap kita diberikan sebuah kotak yang di dalamnya benar-benar tanpa unsur apapun, baik energi, atom, cahaya, berarti kita dapat menyebutnya ‘ketiadaan’. Kemudian kita diberi tugas untuk mengubah keadaan di dalam kotak ‘ketiadaan’ tersebut dengan syarat, kita tidak boleh memberikan intervensi dari luar kotak tersebut. Dalam kurun waktu tertentu, dapatkah kita mengubah keadaan dalam kotak ‘ketiadaan’ tersebut ? Untuk sepuluh hari pertama, setahun, satu juta tahun, atau bahkan seratus milyar tahun ? Dengan beberapa konsep fisika yang kita pahami sekarang, tentunya sangat tidak mungkin untuk mengubah keadaan kotak tersebut dari ‘ketiadaan’, bahkan waktu tidak dapat mengubahnya. Buah mengalami pembusukan bukan hanya karena ada waktu di sana, namun juga karena ada bakteri dan faktor-faktor lain yang mendukungnya. Begitu juga dengan es, es mencair bukan hanya karena ada waktu di sana, namun juga karena adanya proses perubahan energi dari si es tersebut. Sangat tidak mungkin untuk mengubah keadaan kotak ‘ketiadaan’ bila kita hanya bergantung dari waktu yang kerangka acuannya pun dari kita (luar kotak).

Berkaca dari analogi di atas, jawaban paling masuk akal atas pertanyaan “apakah mungkin alam semesta ini berasal dari ketiadaan”, adalah tidak. Jika memang alam semesta ini berasal dari ketiadaan, maka sampai sekarang pun alam semesta tetaplah suatu ketiadaan, sebagaimana isi kotak tetaplah ketiadaan jika hanya mengandalkan kuasa dari dalam kotak tersebut. Dengan begitu, penjelasan paling masuk akal adalah alam semesta tidak mengalami ketiadaan, atau paling tidak harus ada suatu unsur/zat yang memiliki sifat tidak berawal. Dengan pemahaman sains yang teman-teman miliki, apakah teman-teman dapat memberikan pandangan mengenai pertanyaan berkaitan dengan judul tulisan ini ? Atau teman-teman ingin menjelaskan bahwa penjelasan paling masuk adalah bahwa bumi berbentuk datar ? Silahkan berikan pandangan kalian di kolom komentar! Terima Kasih.

Referensi :
Krane, K. S. (2012). Modern physics. Oregon, Amerika Serikat: Wiley.
Nutshell, K. –. (2014, March 03). The Beginning of Everything — The Big Bang. Retrieved October 24, 2018, from https://www.youtube.com/watch?v=wNDGgL73ihY .
Sears, F. W. (1966). Thermodynamics, the kinetic theory of gases and statistical mechanics. London: Addison ̂Ewesley.
The Beginning of TIme. (n.d.). Retrieved October 24, 2018, from http://www.hawking.org.uk/the-beginning-of-time.html


Salam,
KSM Eka Prasetya UI
Bernalar Membangun Negeri

Ya, Memang Bukan Urusan Anda

(Sebelum membaca Kajiancuk ini, ada baiknya puan dan tuan menonton rekaman wawancara Edy Rahmayadi di KompasTV. Monggo dibuka YouTube-nya lalu ketik kata kunci ‘edy rahmayadi kompas tv’)

edy apa urusan anda

Baru-baru ini kita telah memanen meme segar dari rekaman wawancara Edy Rahmayadi, Ketua PSSI sekaligus Gubernur Sumatera Utara, dengan seorang wartawan kanal berita Kompas mengenai meninggalnya seorang suporter Persija dalam sebuah konflik antarsuporter. Pada awalnya, wawancara berlangsung dengan lancar. Namun pada akhir sesi wawancara, wartawan dari kanal berita tersebut bertanya, ‘apakah anda merasa terganggu dengan tangggung jawab dan tugas menjadi gubernur dan ketua umum?’. Bapak Edy Rahmayadi terdiam sejenak dan keluar lah kalimat ikoniknya, ‘apa urusan anda menanyakan hal itu?’. Serentak jagat internet menjadi gonjang-ganjing oleh jawaban tersebut. Banyak orang yang memberikan komentar negatif mengenai sikap beliau mulai dari sikapnya yang dianggap tidak sesuai hingga anjuran untuk melengserkannya dari posisi ketua umum PSSI. Intinya, sikap yang ditunjukkan oleh Bapak Edy Rahmayadi dianggap tidak mencerminkan kredibilitas yang seharusnya dimiliki oleh para pemangku jabatan. Tetapi, coba kita tenang dulu dan kita berpikir. Kira-kira, apakah ada yang salah dari wawancara tersebut? Eits, jangan berpikir terlalu lama juga, dong. Baiklah, biar saya beri tahu komponen apa yang salah dan tidak penting. Menurut hemat saya, pertanyaan terakhirlah yang seharusnya tidak terlontarkan karena konteksnya tidak relevan dengan topik awal yakni, konflik yang menewaskan seorang suporter klub sepak bola.

Curious Probe dan Framing

Dalam pelaksanaan segala jenis wawancara, termasuk yang berkaitan dengan dunia jurnalistik, terdapat rambu-rambu yang harus dipatuhi untuk memastikan narasumber atau yang diwawancarai nyaman selama proses wawancara berlangsung. Salah satu dari sekian ‘tanda merah’ adalah terlontarkannya curious probe saat proses penggalian informasi berlangsung. Curious probe adalah sebuah bentuk kesalahan dalam pelaksaan wawancara dalam bentuk pengajuan pertanyaan yang tidak berhubungan dengan topik atau tujuan utama wawancara dilaksanakan (Stewart & Cash, 2014). Memang, apa salahnya jika sedikit melenceng? Nah, ini dia masalahnya. Tidak semua narasumber nyaman dengan pertanyaan yang tak sesuai dengan topik yang telah disepakati dan hal inilah yang terjadi kepada Bapak Edy Rahmayadi. Coba kita pikirkan, apakah ada hubungan langsung antara tindakan anarkis suporter klub sepak bola dan konflik jabatan yang (belum tentu) dialami oleh Bapak Edy Rahmayadi? Apakah pertanyaan tersebut dapat memberikan informasi mengenai langkah yang akan Bapak Edy Rahmadi tempuh untuk memberikan sang korban keadilan? Alih-alih kritis malah terkesan menyudutkan narasumber. Padahal, menurut salah satu penafsiran dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalisme, wartawan harus menerapkan asas praduga tidak bersalah yang berarti tidak diperkenankan adanya penghakiman narasumber. Akhirnya, media tersebut terkesan memiliki intensi yang lain di samping meminta kejelasan mengenai kejadian naas yang menimpa seorang suporter Persija tersebut.

Ada kutipan yang menarik dari Kahneman yakni, persepsi sangat bergantung pada referensi (Kahneman, 2003). Oleh karena itu, persepsi kita dan masyarakat atas semua hal di jagat raya ini sangat bergantung pada apa yang kita baca, dengar, dan tonton. Jika referensi kita untuk memahami kejadian konflik antarsuporter klub sepak bola adalah berita di KompasTV, maka kita pun secara tak langsung akan memiliki persepsi yang sama dengan ide-ide pemberitaan media tersebut. Tak hanya itu, media pun beradikuasa untuk menjadikan sebuah fenomena atau poin tertentu penting bagi audiensnya melalui penyampaian yang jitu atau yang dalam bidang ilmu kemediaan disebut sebagai framing (Tewksberry&Scheufele, 2009). Nah, ini dia bos kunci sukesnya. Framing yang sukses adalah framing pemberitaan yang sesuai dengan karakter dan latar belakang audiensnya (Chong&Druckman, 2007). Semakin erat komponen framing dengan karakter audiens, maka akan semakin kuat kemungkinan pesan yang disampaikan media disetujui dan dianggap penting oleh audiens. Dengan yang sesuai yakni, kekecewaan mayoritas pecinta sepak bola tanah air yang kecewa dengan kinerja PSSI, pertanyaan terakhir wartawan tersebut mampu menjadi komponen jitu framing berita ini. Hal inilah yang perlu kita pahami sebagai konsumen produk media. Jika tidak cermat dalam mencerna berita, audiens akan terperangkap dalam framing tersebut dan tidak mendapatkan informasi yang benar-benar dibutuhkan.

Wartawan memang punya hak untuk bertanya, namun laiknya seorang yang berpendidikan dan terlatih, wartawan memiliki kewajiban untuk mengajukan pertanyaan yang kritis, tepat sasaran, dan sesuai dengan topik yang dibahas. Jika memang ingin membahas mengenai kinerja Bapak Edy Rahmayadi sebagai seorang gubernur, maka lakukanlah pada sesi wawancara yang terpisah. Jika menanyakan urusan kegubernuran saat beliau diposisikan sebagai Ketua Umum PSSI, maka sudah bukan jadi urusan beliau dan sang wartawan. Mbok ya jangan dicampur adukkan dengan masalah meninggalnya suporter Persija. Kalau begini cara framing-nya, itu aji mumpung namanya. Tidak baik memanfaatkan peristiwa naas yang menebas nyawa untuk meningkatkan rating. Saya harap kesalahan ini merupakan yang terakhir kalinya yang dilakukan oleh KompasTV dan media berita manapun. Eh, saya tidak tahu juga, sih. Mungkin saja memang kita semua butuh sensasi.

***

Referensi:
Chong, D., & Druckman, J. N. (2007). A theory of framing and opinion formation in competitive elite environments. Journal of Communication, 57, 99–118.
Kahneman, D. (2003). Maps of bounded rationality: A perspective on intuitive judgment and choice. In T. Frängsmyr (Ed.), Les Prix Nobel: The Nobel Prizes 2002 (pp. 449–489). Stockholm, Sweden: Nobel Foundation.
Stewart, C. J., & Cash, W. B. (2014). Wawancaraing: principles and practice (14th ed). New York: McGraw-Hill Education.
Tewksbury, D., & Scheufele, D. A. (2009). News framing theory and research. In Media effects (pp. 33-49). New York: Routledge.

***

Penulis dan Ilustrator: Dea Puspa Pranidani (Staf Departemen Kajian dan Literasi, FPsi 2017)
Editor: Irsyad Hadi Prasetyo (Ketua Departemen Hubungan Masyarakat, FIA 2016)

Dunia Tanpa Tuhan

dunia tanpa tuhan1

Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada hari pertama, Dia menciptakan terang. Pada hari kedua, Dia menciptakan cakrawala yang memisahkan air di atas dan air di bawah. Pada hari ketiga, Dia menciptakan daratan kering dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari keempat, Dia menciptakan benda-benda langit. Pada hari kelima, Dia menciptakan makhluk-makhluk laut dan langit. Pada hari keenam, Dia menciptakan hewan daratan dan manusia. Pada hari ketujuh, Dia menggunakan waktu-Nya untuk menikmati karya-Nya. Dengan begitu, dunia terbentuk. Abad-abad datang dan lewat. Peradaban muncul dan jatuh. Tuhan melihat segalanya dan menilai segalanya. Kemudian pada akhirnya, Dia tiba pada sebuah kesimpulan:

“Ah, aku telah membuat kesalahan!” pikir-Nya. Kemudian, Dia menelantarkan dunia.

Tak lama setelah itu dunia mulai jatuh ke dalam kekacauan, meskipun sejujurnya dunia telah selalu berada dalam kekacauan hanya saja kurang kacau sedikit. Kekacauan sesungguhnya mudah terjadi. Lihatlah kepada manusia-manusia yang hidup di dunia ini. Tapi itu untuk lain waktu, sekarang mungkin ada yang tidak setuju kalau Tuhan telah menelantarkan dunia. Jika Tuhan meninggalkan dunia, maka bukankah dunia akan langsung hancur? Bukankah Dia satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menopang dunia? Belum tentu. Memang benar sekarang kita sedang bekerja dalam asumsi kalau Tuhan itu nyata dan maha kuasa. Jika Tuhan itu maha kuasa, maka tentulah menciptakan dunia yang mampu menopang dirinya sendiri bukan merupakan sesuatu yang di luar jangkauan kemampuan-Nya. Namun, kembali lagi ini hanyalah spekulasi.

“Akan tetapi, mengasumsikan hal yang engkau katakan itu betul, kenapa Tuhan menelantarkan dunia? Tidakkah Dia mencintai kita semua?” Mungkin. Akan tetapi, kita tidak bisa mengetahuinya secara pasti. Untuk memulainya, bahkan kita tidak tahu secara pasti bahwa Dia ada disana. Sungguh, tidak ada cara untuk menjustifikasikan ateisme, maupun ada cara untuk menjustifikasikan teisme. Kita harus bebas dari prasangka ataupun ilusi mengenai hal ini. Bukti-bukti yang dicari tidak akan pernah cukup, dan bukti-bukti yang telah didapatkan tidak akan pernah memuaskan. Bahkan orang-orang yang menganut teisme terkadang mengklaim bahwa bukti tidaklah dibutuhkan untuk percaya kepada Tuhan. Dan sungguh, hal tersebut mungkin benar. Natur kita adalah untuk memilih dahulu dan mencari pembenarannya kemudian. Tidak ada keharusan bagi manusia untuk menjadi masuk akal. Pilihan kita selalu didasarkan pada hasrat kita, atau setidaknya sesuatu yang lebih dahulu dari pemikiran rasional yang personal. Jika tidak, hidup akan menjadi lebih sederhana.

“Engkau bertentangan dengan dirimu sendiri,” seseorang mungkin protes, “Engkau mulai dengan ‘Tuhan menelantarkan dunia’ dan sekarang engkau meragukan apakah Tuhan ada atau tidak. Mengusulkan bahwa Tuhan menelantarkan dunia akan secara tidak langsung juga menegaskan bahwa Tuhan itu nyata, bukankah begitu? Dan sekarang engkau berbicara mengenai sesuatu yang seluruhnya berbeda. Orang tidaklah seirasional itu. Jikalau mereka seperti itu, maka tentulah kita tidak perlu menyusahkan diri kita dengan tugas mulia, yakni mencari kebenaran.” Akan tetapi, pembaca yang budiman, hasil akhirnya tetaplah sama. Apakah Tuhan ada disana atau tidak hampir tidak penting.

Ada analogi yang mampu menjelaskan kesulitan kita:

Ada sebuah desa dekat sebuah perbatasan sebuah kerajaan tertentu yang dikuasai oleh seorang raja yang kuat. Meskipun tidak ada dari penduduk desa yang pernah melihat sang raja, maupun mengenalnya, mereka masih percaya bahwa sang raja tentu ada di sana. Raja tersebut tentu saja sibuk dengan perihal-perihal lain yang lebih penting (atau setidaknya begitulah pikir penduduk desa), itulah mengapa dia tak pernah menginjakan kakinya di desa. Raja tersebut juga mulia, dia tidak mungkin diharapkan untuk mengotori sepatunya dengan lumpur di jalan desa. Akan tetapi, sebuah kurir yang katanya dari istana pernah datang ke desa tersebut. Hal tersebut terjadi pada dahulu kala. Kapan tepatnya, tidak ada yang tahu. Konon kurir tersebut membawa titah dari istana, dan—karena tidak ada penduduk yang cukup bisa membaca untuk bisa mengerti titah dari yang diatas—membacakan titah tersebut di sebuah panggung di tengah alun-alun desa. Semua berlangsung dengan baik. Kemudian pekerjaannya selesai, kurir tersebut pergi. Titah ini, yang pada awalnya dikira cukup sederhana, tak lama kemudian menunjukan sifat aslinya. Titah tersebut ambigu, ada lebih dari selusin cara yang berbeda untuk menginterpretasikannya. Apakah ini karena titah itu sendiri atau karena penduduk setempat, tak ada yang bisa mengatakannya secara pasti. Satu orang mengatakan bahwa titahnya mengenai sesuatu hal, sementara orang lain mengatakan titahnya mengenai suatu hal yang berbeda. Para penduduk mulai menggunakan cara-cara yang berbeda untuk menginterpretasikan titah raja. Tentu saja, mungkin mereka akan lebih mudah untuk mengerti titahnya jika mereka mampu mengerti seperti apa raja yang mengirimnya. Lagipula, jika mereka mengerti kecenderungan raja, mereka mungkin mampu mengerti pikiran sang raja, dan mungkin mengerti apa yang dia maksud ketika menulis titah tersebut. Tidak lama setelah ini, para penduduk desa mulai memperdebatkan hal ini juga. Ide yang mereka miliki mengenai gambaran raja yang seharusnya dan seperti apa raja ini yang didapatkan baik dari titah maupun pengetahuan umum menjadi tercampur-aduk secara absurd sampai usaha untuk mengatakan yang mana berasal dari mana, dan yang mana adalah yang mana menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Ide-ide yang bertentangan menemukan justifikasi mereka dari bagian yang berbeda dari titah tersebut. Titah ini tidak mungkin salah. Sang raja sangatlah cerdas. Bagi seorang warga biasa yang tak berpendidikan, untuk menuduh sebuah titah yang dibuat oleh sang mulia yang berpendidikan (seorang raja, tidaklah kurang) mengandung kesalahan adalah suatu perbuatan yang lancang, jikalau tidak lebih parah lagi. Tentu saja, dengan keluarnya kemungkinan ini, hal yang tersisa adalah untuk mencari makna yang sesungguhnya di balik titah tersebut. Akan tetapi, tidak ada orang yang mau dituduh keliru. Berbagai ide menemukan justifikasi mereka dari titah tersebut, dan semua orang mengklaim sebagai pembantu setia dari sang raja. Tak lama kemudian, faksi-faksi mulai bermunculan. Memulai konflik tidaklah sulit. Para penduduk desa adalah penduduk yang taat dan berpikiran sederhana. Mereka hanya ingin menyenangkan raja mereka dalam cara mereka yang terbatas. Tentu saja, cara paling mudah untuk menyingkirkan orang yang dianggap menginterpretasikan titah tersebut secara salah adalah dengan membuat mereka hilang. Tak lama kemudian, hari itupun berakhir dan malam meliputi tempat tersebut di bawah terang bulan.

Anda lihat, pembaca yang budiman, sesungguhnya tidak ada kontradiksi dari usulan sederhana yang saya coba untuk berikan kepada Anda. Tidaklah penting jikalau sang raja ada di sana atau tidak. Hal tersebut adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk diketahui penduduk desa tersebut. Sang raja ada di tempat yang jauh sekali, dan penduduk desa tersebut tidak memiliki cara apapun untuk mencapai sang raja. Oleh karena itu, mereka hanya memiliki titah tersebut. Kita tidak bisa tahu secara pasti apakah titah ini valid atau tidak. Sejauh yang kita tahu, bisa saja seseorang telah memalsukan titah tersebut. Mengapa, tidak ada yang tahu. Entah karena maksud jahat atau maksud baik, kita tidak bisa yakin. Bahkan dengan asumsi bahwa titah tersebut sungguh dari sang raja, kita tidak bisa tahu apakah titahnya masih berdiri atau tidak. Mungkin sebuah titah yang baru telah diumumkan tepat sebelum kurir tersebut sampai di desa itu, dan membatalkan titah tersebut seluruhnya. Atau mungkin, lebih buruk lagi, sang raja telah mati, dan validitas titah ini tidaklah lebih dari secarik kertas tertulis apapun. Kita bisa menyimpan spekulasinya untuk waktu yang lain. Satu hal yang pasti, penduduk desa tersebut berperilaku seakan-akan mereka tahu sang raja ada di sana, meskipun mereka tidak bisa tahu secara pasti. Mereka hanya mengambil keberadaan sang raja yang diasumsikan secara cuma-cuma terlepas dari kenyataan sesungguhnya di luar desa tersebut. Tidak satu pun dari kita, baik Anda maupun saya, bisa menyalahkan mereka. Mereka ingin menjadi setia, mereka ingin menjadi penduduk kerajaan yang baik. Mengapa? Mungkin dari kebajikan masing-masing, atau mungkin dari kejahatan pribadi. Mungkin mereka sangat takut oleh hukuman yang mungkin datang (siapa yang akan menghukum mereka, tidak ada yang tahu) sehingga kesetiaan mereka tidaklah nampak berbeda dari keegoisan semata. Dengan informasi terbatas ini, cara paling mudah dan pasti tanpa keraguan apapun adalah untuk mengikuti titahnya. Jikalau titahnya ternyata seperti yang kita tebak sebelumnya, tidaklah lagi valid entah karena penipuan ataupun karena titah yang baru, maka istana mungkin akan mengirimkan kurir yang lain untuk memberi tahu mereka titah yang baru, jika ada yang baru. Akan tetapi, mereka tidak bisa tahu secara pasti. Maka apa cara yang lebih baik lagi daripada untuk mempelajari titah ini? Tapi mereka tidak bisa mengerti titah ini, dan bahkan setelah menggunakan waktu berjam-jam lamanya untuk mempelajari titah ini, mereka tidaklah lebih dekat untuk mengenal sang raja. Tentu saja, kita tidak tahu apakah titah yang baru akan datang. Mungkin itu datang, tapi tidak sebelum pertikaian muncul. Cerita tersebut bahkan mengimplikasikan pembunuhan. Kemudian, pembaca yang budiman, apakah sungguh penting jikalau sang raja ada di sana atau tidak? Bahkan meskipun kita tidak bisa tahu jikalau sang raja itu sungguhan atau tidak, saya pikir itu tidak penting. Para penduduk desa tidak mengetahui secara pasti juga (bahkan jikalau mereka mengklaim untuk mengetahui secara pasti bahwa sang raja masih hidup, klaim mereka tidaklah berbeda dari saya mengklaim ada naga di garasi saya; sampai sekarang tidak ada naga disana), dan hal tersebut sudah cukup bagi mereka untuk bertindak. Mungkin juga tidak ada berita dari istana maupun apapun. Pada akhirnya, apapun kemungkinan status sang raja, mereka tetap dibiarkan sendiri, diterlantarkan oleh sang raja.

Daftar Pustaka:

Merlau-Ponty, M. (2005). Phenomenology of perception. London: Routledge.

Sartre, J. (1992). Being and Nothingness (H. E. Barnes, Trans.). Washington: Washington
Square Press.
Poidevin, R. L. (2010). Agnosticism: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press.

***

Penulis : Joshua Gabriel (Staf Departemen Kajian dan Literasi, FPsi 2016)
Editor : Muniha Addin Munawwaroh (Wakil Kepala Departemen Hubungan Masyarakat, FIB 2016)
Ilustrator : Yuhana Kinanah (Kepala Departemen Media, Informasi, dan Penerbitan, FF 2016)

Politik Identitas dan Tahun 2019?

politik identitas dan tahun 2019

Pertarungan Pilpres 2019 kembali mempertemukan dua rival lama, yaitu calon presiden petahana, Joko ‘Jokowi’ Widodo, dan Prabowo Subianto, dua figur yang paling disorot oleh publik sejak Pilpres 2014. Akan tetapi, pertarungan kali ini menjadi menarik karena pilihan calon wakil presiden yang mengejutkan khalayak. Di satu sisi, Jokowi memilih K.H. Ma’ruf Amin, Rais Aam PBNU dan Ketua MUI, yang dianggap dapat menangkal serangan maupun hoaks atas tuduhan kepada Jokowi yang dinilai tidak berpihak pada umat islam -sesuai dengan pernyataan Jokowi bahwa kedua pasangan tersebut melengkapi simbol bersatunya kaum nasionalis dan religius- dan sekaligus diharapkan dapat mereduksi serangan-serangan klasik yang dialamatkan pada Jokowi pada Pilpres 2014.[1] Di pihak lawan, tak kalah mengejutkan saat pilihan Prabowo jatuh kepada Sandiaga Uno, wakil gubernur DKI Jakarta yang penuh sorotan dengan celotehan dan tindakannya yang sering memancing reaksi publik. Padahal, tim Prabowo digadang-gadang akan membela kepentingan umat dan akan mengakomodir kepentingan ulama -dalam hal ini diutarakan oleh Persatuan Alumni 212 melalui ijtima ulama maupun rekomendasi dari PKS- tetapi ternyata mampu memilih sosok kadernya sendiri, yang kemudian mengundurkan diri sehingga dianggap netral, dan membuat peta persaingan politik kembali berubah.[2]

Pasangan calon beserta partai koalisi menyatakan bahwa akan menjunjung tinggi pemilu yang damai dan aman. Akan tetapi, kiasan klasik tersebut hanyalah berakhir di mulut ketika saat ini kita sudah disugui buzzer, pernyataan politik, ataupun pernyataan warganet yang mengarah pada isu SARA, sentimen akan keberpihakan, maupun komoditas politik lainnya yang kembali merusak kebhinekaan bangsa ini. Salah satu isu menarik yang terus dibahas ialah bagaimana setiap pasangan memainkan politik identitas guna menggaet massa dan terus mengerek ketenaran sehingga dapat memenangkan kontestasi politik 5 tahunan yang bergengsi ini. Politik identitas dianggap masih merupakan salah satu cara terbaik guna menaikkan jumlah suara dan media efektif untuk mengampanyekan nama calon.

Politik identitas bukanlah barang baru, bahkan sudah lama kita mempraktikkan ini. Akan tetapi, istilah tersebut mulai populer sejak tahun 60-an dan 70-an sebagai suatu perilaku politik yang terkonsentrasi dalam sub-komunitas di sebuah masyarakat. Kunci dari perilaku ini ialah adanya pengolongan dalam suatu masyarakat seperti gender, kelas, etnis, suku, klan, jenis kelamin, orientasi seksual maupun ekspresi politik individu yang memiliki perspektif yang sama dengan suatu kelompok yang ia masuki.[3] Dalam ranah pemikiran, tergabungnya individu dalam suatu sub-kelompok ini termotivasi oleh adanya kesamaan dan rasa saling memiliki di antara para anggota kelompok dan kerap kali muncul sebagai suatu bentuk perlawanan atas kelompok lain yang diangggap sebagai “mayoritas” dan kerap kali secara berulang-ulang terus menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok itu sendiri.[4] Jika ditarik ke dalam ranah pergerakan politik, maka ide politik identitas sudah banyak dipraktikkan. Misalnya, bagaimana suatu masyarakat adat yang berjuang atas hak untuk menentukan nasibnya sendiri, kelompok feminisme yang memperjuangkan adanya proporsi yang lebih dalam keterlibatan perempuan di berbagai bidang, ataupun serikat buruh yang tidak pernah absen dalam gerakan hari buruh internasional setiap tahunnya. Hal ini tidak lepas dari adanya dominasi mayoritas yang dianggap oleh suatu kelompok melakukan tindakan opresif dan menekan ide serta gagasan menuju masyarakat yang setara sesuai dengan pemikiran kelompoknya. Isu seperti adanya budaya imperialisme, kekerasan, penyiksaan, marginalisasi, maupun ketidakberdayaan individu/kelompok yang lebih rentan untuk memainkan politik identitas.[5]

Indonesia bukan hanya satu-satunya negara yang pernah mengalami gejolak akibat gerakan ini, akan tetapi negara digdaya -yang sangat menjunjung tinggi kebebasan individu dan liberalisme- Amerika Serikat juga mengalami polarisasi kelompok dalam pemilihan presiden 2016 yang menyedot seluruh dunia. Saat itu, publik dibuat terkejut dengan kemenangan Donald John Trump –seorang miiliarder dan pengusaha yang menguasai berbagai lini bisnis dengan kendaraan The Trump Organization– yang memainkan politik identitas kelompok putih dan slogan penyanjung Amerika seperti America First atau Make America Great Again. Selain itu, ada pula cuitan janji politik yang dikampenyakan oleh Trump seperti membangun tembok di perbatasan Mexico, masuknya imigran gelap yang dapat mengacaukan kondisi masyarakat, kemenangan kulit hitam di berbagai distrik, dan juga kebijakan lainnya yang dianggap menyudutkan kaum kulit putih. Hal ini tentu disadari Trump beserta tim kampanyenya sebagai cara guna menggalang suara dan juga memainkan sentimen rasial yang banyak dialami oleh kaum kulit putih Amerika dengan kebijakan-kebijakan yang sangat ultra. Amerika maupun kulit putih secara tidak langsung.[6] Banyak pihak menilai kemampuan Trump memainkan isu tersebut sangat berpengaruh terhadap kemenangannya. Hal ini dibuktikan melalui studi yang dilakukan oleh Washington Post dengan hasil bahwa 41% milenial berkulit putih memilih Trump dengan alasan adanya white vulnerability sebagai bagian dari isu rasial bahwa kaum kulit putih berada dalam situasi dan kondisi yang terpojok yang ditunjukkan melalui pejabat publik, media, politik, dunia seni dan musik yang dianggap tidak mewakili keberpihakan terhadap kaum kulit putih. Mereka menganggap bahwa dengan memilih Trump –yang juga seorang kulit putih– dapat dengan nyata membawa supremasi bagi kulit putih di negara mereka sendiri.[7] Selain itu, terdapat penelitian lain yang berupaya mencari tahu faktor apakah yang signifikan membantu kemenangan Trump. Dilihat dari pilihan masyarakat yang mendasarkan pilihannya pada Trump, hasilnya menunjukkan bahwa isu seksime dan rasisme berkorelasi dengan kemenangan Trump jika dibandingkan dengan isu ekonomi, kesehatan, maupun pengangguran.[8] Hal ini menunjukkan bahwa isu rasial yang dimainkan oleh Trump terbukti efektif untuk melawan pesaingnya, Hillary Clinton, yang telah terlebih dahulu malang melintang dalam dunia politik Amerika Serikat.

Berkaca dari pengalaman tersebut, tentunya dalam menyongsong Pemilu 2019 -sebagai salah satu Pemilu bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia akan melaksanakan pemilihan legislatif dan presiden secara bersamaan- tentunya politik identitas tetap diprediksi akan mewarnai jalannya demokrasi negeri ini untuk merenggut sebanyak-banyaknya suara pemilih terutama di daerah yang merupakan basis dan konsentrasi suatu partai maupun figur tertentu.[9] Walaupun banyak pihak mengharapakan adanya suatu politik damai yang tidak memecah belah kebhinekaan bangsa ini, nyatanya sulit untuk melepaskan ingatan akan peristiwa Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Melalui pernyataan Ahok yang memicu amarah banyak pihak, juga adanya aksi 411 dan 212 yang membawa drama bagi bangsa ini -dimana seluruh umat muslim berkumpul menjadi satu dan menyuarakan tuntutan untuk memenjarakan Ahok dengan tuduhan penistaan agama- tentunya dianggap berkorelasi pula dengan kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017 yang dianggap memperjuangkan Islam, agama, serta figur Anies yang humanis dan merangkul banyak pihak.[10] Tentu isu tersebut disadari betul dapat mengubah keadaan dan membawa kemenangan bagi salah satu pihak apabila dimainkan dengan baik.

Tentu saja kita berharap bahwa Pemilu 2019 akan berjalan dengan baik, tetapi apakah semua itu dapat terwujud atau hanya isapan jempol belaka?

Referensi
[1] Fabian Januarius Kuwado, Fitria Chusna Farisa, Ini Alasan Jokowi Pilih Ma’ruf Amin Jadi Cawapresnya, diakses pada 20 Agustus 2018
[2] BBC News Indonesia, Prabowo tunjuk Sandiaga Uno sebagai cawapres karena percaya diri?, < https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45133067> diakses pada 20 Agustus 2018
[3] Howard J. Wiarda, Political Culture, Political Science, and Identity Politics: An Uneasy Alliance, (New York: Ashgate Publishing, 2014), hal. 148.
[4] Cressida Heyes, Identity Politic,
diakses pada 20 Agustus 2018
[5] Kimberle Crenshaw, Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color, “Stanford Law Review” No. 43.6, 1991, 1241-1299
[6] Thomas B. Edsall, Donald Trump’s Identity Politics, diakses pada 21 Agustus 2018
[7] Matthew Fowler, Vladimir Medenica, dan Cathy Cohen, Why 41 percent of white millennials voted for Trump,
diakses pada 21 Agustus 2018
[8] Brian F. Schaffner, Matthew MacWilliams, dan Tatishe Nteta, Explaining White Polarization in the 2016 Vote for President: The Sobering Role of Racism and Sexism, diakses pada 21 Agustus 2018
[9] Reza Jurnaliston, Politik Identitas Akan Tetap Eksis di Pemilu 2019, Masyarakat Jangan Mudah “Baper”, diakses pada 21 Agustus 2018
[10] Nuraki Aziz, Ketika Anies-Sandi menang dengan kekuatan Islamis,
diakses pada 21 Agustus 2018

***

Penulis: Christian J. Gultom, Kepala Departemen Kajian dan Literasi, FH 2016.
Editor: Deborah Dwipartidrisa, Staf Departemen Hubungan Masyarakat, FKM 2017.
Ilustrasi Gambar: Yuhana Kinanah, Kepala Departemen Media, Informasi, dan Penerbitan, FF 2016.

IUU Fishing Vs Keberlanjutan Sumber Daya Kelautan

fishing

Pada bulan Januari 2018, saya kebetulan berkunjung ke SMAN 1 Alas di Pulau Sumbawa, NTB. Di dalam ruang guru, saya melihat seorang wali murid (ayah) sedang melobi kepala sekolah agar anaknya diizinkan berpindah sekolah di sana. Anak tersebut saat ini tengah berada di kelas 3 SMA semester 2, sehingga perpindahan tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan. Jika Anda ingin tahu kenapa ayah tersebut ingin memindah anaknya dari Sulawesi ke Sumbawa, maka Anda akan menemukan suatu hal yang getir dan mengelukan. Sang ayah adalah seorang nelayan, dia dan keluarganya pindah ke Sulawesi dari Sumbawa karena tidak lagi mendapatkan tangkapan ikan yang memadai di laut Sumbawa. Ketika tangkapan ikan tidak lagi memadai di Sulawesi kita melihat bahwa ayah tersebut kembali membawa keluarganya ke Sumbawa. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa harus berpindah sejauh itu, dari Sumbawa ke Sulawesi hanya untuk menangkap ikan, bukankah Indonesia adalah negara maritim yang memiliki lautan yang kaya dengan ikan?

Memang benar laut kita kaya akan ikan, tetapi bukan nelayan tradisional yang menikmati kekayaan ikan tersebut. Perlu diketahui perairan Indonesia dikuasai oleh kapal-kapal ikan asing atau eks asing, baik yang berizin maupun yang illegal, tidak tanggung-tanggung sekitar 10.000 kapal asing dan eks asing berukuran raksasa beroperasi dari perairan Natuna hingga Arafura (Marta, 2017). Setelah mendapati angka tersebut, mungkin Anda dapat membayangkan siapa menikmat ikan-ikan Indonesia. Penangkapan ikan oleh kapal asing secara illegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, unreported, unregulated/IUU fishing) yang memenuhi perairan Indonesia membuat para nelayan Indonesia (khususnya nelayan tradisional) kian terpinggirkan.

Penyebab dari maraknya IUU fishing dapat kita lacak dari masih dianutnya rezim akses terbuka dalam UU No. 31/2004. Dalam UU tersebut memang mengatur mengenai pembatasan akses terhadap wilayah penangkapan ikan melalui mekanisme perizinan bagi usaha perikanan, tetapi jumlah kapal yang dapat mengaksesnya tidak dibatasi, sehingga Indonesia dapat dikatakan menganut rezim akses semi-terbuka (Priambodo, 2013: 15). Sangat penting untuk diketahui bahwa model akses terbuka terhadap sumber daya kelautan tidak mengasumsikan kepemilikan nelayan atau siapapun atas lingkungan sumber dayanya (Priambodo, 2013: 17).

Kombinasi rezim akses terbuka, meningkatnya permintaan pasar global atas ikan, dan pergerakan populasi dari pedalaman ke kawasan pesisir telah menyebabkan meluasnya kejadian tangkap-berlebihan (overfishing) dan penurunan drastis habitat dan sumber daya kelautan pesisir (Priambodo, 2013: 18). Menanggapi persoalan tersebut, pemerintah Republik Indonesia pada dasarnya telah lama berupaya untuk memperbaiki keadaan ini seperti pada Deklarasi Juanda Desember 1957 yang menyatakan wilayah Republik Indonesia menggunakan asas negara kepulauan (archipelagic state principle), dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang kemudian diikuti dengan perencanaan sektor perikanan sebagai salah satu arus-utama pembangunan nasional. Konsep Negara Kepulauan kemudian dikukuhkan dengan UU Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, diikuti Keppres Nomor 103 Tahun 1963 untuk memberikan pengertian lebih luas tentang lingkungan maritim. Namun, kita melihat berbagai peraturan di atas dan peraturan yang belum disebutkan, belum atau tidak ditetapkan sampai saat ini dan tidak juga membuat lahirnya UU Nomor 9 Tahun 1985 maupun UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Priambodo, 2013: 2).

“Memasuki tahun 1980-an, operasi kapal ikan asing di Indonesia semakin diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (UU Perikanan 1985). UU ZEEI memberikan kesempatan kepada pihak asing untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam, apabila jumlah tangkapan yang diperbolehkan Pemerintah Indonesia melebihi kemampuan Indonesia dalam memanfaatkannya. Sedangkan UU Perikanan 1985 membolehkan badan hukum asing untuk melakukan usaha perikanan tangkap sepanjang diperbolehkan oleh persetujuan atau hukum internasional yang berlaku. Kedua aturan tersebut merupakan bentuk kekeliruan dalam menafsirkan UNCLOS 1982, khususnya mengenai keharusan memberikan hak akses kepada negara lain atas surplus sumber daya ikan di Indonesia.”1

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) bekerjasama dengan Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Institut Pertanian Bogor, University of Hawai’i dan University of California Santa Barbara (UCSB) Amerika Serikat pada tahun 2016, menunjukan IUU fishing berdampak langsung pada lebih dari 20 juta masyarakat yang terlibat dalam aktivitas usaha perikanan.2 Tentu permasalahan ini mengancam kedaulatan negara, keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bertolak dari hal tersebut, telah teridentifikasi suatu persoalan yang serius.

“Kegiatan IUU fishing telah mengancam keberlanjutan ekosistem laut Indonesia, dan menyebabkan deplesi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat penting kontribusinya bagi ketahanan pangan serta mata pencaharian rakyat Indonesia. Laporan Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2014 mencatat sekitar 17% konsumsi protein dunia berasal dari ikan, dan sekitar 12% penduduk dunia memiliki mata pencaharian di sektor perikanan. Sementara di Asia, sektor perikanan merupakan sumber mata pencaharian bagi sekitar 84% penduduknya. Berdasarkan data State of the World Fisheries and Aquaculture (SOFIA-FAO, 2016), stok ikan lestari dunia telah berkurang dari 90% menjadi 68,6% di tahun 2013. Bank Dunia juga mencatat bahwa eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan secara berlebih (overexploitation) telah mengancam sekitar 65% (enam puluh lima persen) terumbu karang Indonesia yang merupakan habitat dan tempat reproduksi ikan.”3

Penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), atau lebih dikenal dengan “Permen Moratorium” adalah langkah tegas dalam upaya pemberantasan IUU fishing. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menghentikan eksploitasi yang dilakukan oleh kapal ikan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri atau “kapal eks-asing” berukuran besar dengan rata-rata ukuran 150 – 400 gross ton (GT) yang menggunakan alat dan metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan, yang kemudian diikuti dengan larangan alih muatan (transhipment) di laut.4 Selain moratorium dan larangan alih muatan. Pemerintah Indonesia juga melarang penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat pelarik di WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia).5 Pukat hela dan pukat tarik merupakan alat penangkap ikan yang bersifat sangat destruktif karena tidak selektif, eksploitatif dan juga menyapu segala sesuatu yang dilaluinya di dasar laut, termasuk terumbu karang. Eksploitasi sumber daya perikanan oleh kapal-kapal ikan asing telah menyingkirkan nelayan tradisional dari sumber mata pencahariannya. Dampaknya, tercatat dari tahun 2003 – 2013 jumlah rumah tangga nelayan turun 50% dari 1,6 juta menjadi 800 ribu rumah tangga hanya dalam kurun waktu sepuluh tahun (Marta, 2017; Pudjiastuti, 2016).

Pada bulan Desember 2014, dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing (Satgas IUU Fishing) melalui Keputusan Menteri Nomor 76/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014 yang bertugas melakukan Analisis dan Evaluasi (Anev) kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan di Indonesia (Pudjiastuti, 2016). Banyaknya kapal yang melanggar peraturan dalam temuan Anev membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menjatuhkan sanksi administrasi terhadap 400 (empat ratus) kapal objek Anev yang pada saat itu izinnya masih berlaku. Lebih tegasnya lagi, pemerintahan melakukan tindakan yang berani yakni melakukan penenggelaman kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak Oktober 2014 – Agustus 2016, jumlah kapal yang telah ditenggelamkan oleh KKP, TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan Polisi Perairan (Polair) selaku penyidik perikanan mencapai 236 (dua ratus tiga puluh enam kapal), dengan rincian 98 (sembilan puluh delapan) kapal bendera Vietnam, 58 (lima puluh delapan) kapal bendera Filipina, 39 (tiga puluh sembilan) kapal bendera Malaysia, 21 (dua puluh satu) kapal bendera Thailand, 15 (lima belas) kapal bendera Indonesia, dan masing-masing 1 (satu) kapal bendera Papua Guinea, Republik Rakyat Tiongkok, Nigeria, dan Belize (Pudjiastuti, 2016).

Salah satu yang merasakan dampak dari upaya tegas pemberantasan IUU fishing adalah Thailand. Tercatat terdapat 156 kapal eks asing, dengan mayoritas berasal dari Thailand, yang terdaftar di Pelabuhan Perikanan Ambon. Kapal-kapal tersebut diketahui banyak menangkap ikan di sekitar Maluku dan Kepulauan Aru, yang hasil tangkapannya dikirim ke Thai Union Group PCL, perusahaan pengalengan tuna terbesar dunia di Thailand.
Pendapatan Thai Union Group PCL dari penangkapan tuna mencapai 3,44 miliar dollar AS pada 2014. Namun, setelah kapal eks asing tidak diizinkan lagi beroperasi, pendapatan Thai Union turun drastis. Tiongkok juga merasakan dampak kebijakan pemerintah Indonesia.
Perusahaan perikanan asal Tiongkok, yakni Pingtan Marine Enterprise yang diketahui mengerahkan 156 kapal untuk menangkap ikan di Merauke Papua. Sejak kebijakan pemberantasan IUU fishing diluncurkan, pendapatan perusahaan tersebut turun drastis yang pada tahun 2014 mencapai 233,4 juta dollar AS menjadi hanya 60,7 juta dollar AS. Filipina juga merasakan hal yang sama. Lebih dari 50 persen perusahaan perikanan di Pelabuhan General Santos Filipina bangkrut akibat berkurangnya pasokan ikan dari Indonesia. Perusahaan cukup besar yang bangkrut antara lain RD Tuna Ventures Inc, San Andres Fishing Industries Inc, Santa Monica Inc, Pamalario Inc, Starcky Ventures Inc, Virgo Inc, dan Kemball Inc. Selain itu, lebih dari 100 perusahaan perikanan di Filipina terancam bangkrut (Marta, 2017). Dampak positif terlihat, berdasarkan data dari Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hasil tangkapan laut mencapai 3,35 juta ton pada 2017, naik 11,3 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016 yang hanya sebesar 3,01 juta ton. Lonjakan produksi tangkapan laut mendorong Produksi Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan atas harga berlaku tumbuh 11 persen dari Rp 152,91 triliun pada semester I 2016 menjadi 169,76 triliun pada semester I 2017, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun berdasarkan PDB harga konstan, sektor perikanan tumbuh 6,8 persen.

Untuk mewujudkan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka pengimplementasian prinsip tiga pilar: kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, yang menjadi misi Menteri Susi Pudjiastuti ketika diangkat sebagai Menteri Kelautan untuk mewujudkan visi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yakni laut sebagai masa depan bangsa, adalah suatu keharusan. Khususnya pilar keberlanjutan (sustainability), yang penting untuk memastikan kekayaan laut Indonesia tidak habis hanya oleh satu generasi saja. Pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam dokumen berjudul Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development atau lebih dikenal dengan sebutan Sustainable Development Goals (SDGs). Di dalam dokumen tersebut, PBB menetapkan salah satu target untuk melakukan konservasi dan memanfaatkan samudera, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan. Implementasi dari prinsip tiga pilar, khususnya pilar keberlanjutan selain dapat menjaga sumber daya kelautan juga dapat menjaga eksistensi nelayan tradisional karena akan tersedianya ikan untuk ditangkap. Nelayan-nelayan tradisional yang hanya memiliki sumber daya terbatas (modal) hanya akan tetap menjadi penonton yang terpinggirkan jika terus terjadi persaingan terbuka dengan pengusaha perikanan bermodal besar. Harapan saya, meskipun nantinya Bu Susi tidak lagi menjadi Menteri Kelautan, Permen dan putusan-putusan tegas yang telah dibuatnya tidak dicabut atau diberlakukan kembali Menteri Kelautan selanjutnya pada khususnya dan pemerintah Republik Indonesia pada umumnya.

Notes:

1. Dikutip dari pidato Honoris Causa Susi Pudjiastuti yang berjudul Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing: Menegakkan Kedaulatan dan Menjaga Keberlanjutan untuk Kesejahteraan Bangsa Indonesia.

2. Idem

3. Idem

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Daftar Pustaka

Buku:

Priambodo, Bono Budi. (2013). Ikan untuk Nelayan: Paradigma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 190 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Mengenai Pembangunan Perikanan Nasional Indonesia. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Artikel:

Marta, Muhammad Fajar. (2017). Susi dan Tiga Pilar yang Tak Sekedar Mitos. Diakses dari http://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/07/051546726/susi-dan-tiga-pilar-yang-tak-sekadar-mitos

Berita:

https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx

https://www.potretnews.com/artikel/potret-riau/2015/12/16/bagansiapiapi-kota-ikan-nomor-2-dunia-yang-kini-tinggal-sejarah/

Pidato Honoris Causa:

Pudjiastuti, Susi. Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing: Menegakkan Kedaulatan dan Menjaga Keberlanjutan untuk Kesejahteraan Bangsa Indonesia. Disampaikan di Universitas Diponegoro pada tanggal 3 Desember 2016.

….

Penulis: Muhammad Musfi Romdoni (Wakil Kepala Departemen Kajian dan Literasi, FIB 2015)
Editor: Zainun Nur Hisyam Tahrus (Staf Departemen Hubungan Masyarakat, FISIP 2017)
Illustrator: Yuhana Kinanah (Kepala Departemen Media, Informasi dan Penerbitan, FF 2016)

Salam,
KSM Eka Prasetya UI
Bernalar Membangun Negeri

Ganja dan Pancasila: Menakar Sila Kelima

myhome

Stufenbau Theorie Hans Kelsen dan teori Hans Nawiasky tentang Staatsfundamentalnorm, menekankan bahwa terdapat aturan dasar yang menopang setiap pembuatan undang-undang. Sehingga, undang-undang yang dibuat tidak boleh inkonsisten dan inkoheren dengan nilai dasar tersebut. Dalam teori hierarki Hans Kelsen dalam sistem perundang-undangan, disebutkan adanya grundnorm sebagai sumber hukum tertinggi. Roberto Bobbio yang memberi tanggapan perihal grundnorm menyebut, “grundnorm is the idea of the absolute sovereignty of the nation-state, the idea of sovereignty as ‘powor of power’ is a closure of convenience, no different from the grundnorm conceived of as a ‘norm of norms’” (Kaelan, 2016: vii).

Di Indonesia sendiri, Pancasila adalah apa yang disebut sebagai philosofischegrondslag merupakan staatsfundamentalnorm bagi pembentukan undang-undang dan tertib hukum. Merujuk pada Pancasila, dapat dikatakan Indonesia ingin menerapkan konsep negara kesejahteraan (welfare state). Hal ini terlihat jelas dalam sila ke lima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pada sila ke lima tersebut menggunakan kata “seluruh”, yang maknanya, setiap rakyat tanpa terkecuali harus mendapatkan keadilan sosial. Menilik sila kelima tersebut, tentunya memperlihatkan tekad yang hebat dari para pendiri negara untuk menjamin negara ini dapat menjadi tempat bernaung yang begitu nyaman. Akan tetapi, jika ingin jujur dan melepas fantasi cita-cita tersebut, mungkinkah sila kelima terealisasi?

Dalam ekonomi dikenal suatu prinsip yang disebut sebagai “prinsip pareto”, yang berbunyi, “jika mayoritas menginginkan X ketimbang Y, maka, secara sosial X lebih diinginkan daripada Y”. Persoalannya adalah, prinsip tersebut benar-benar tidak bekerja dalam realita sosial. Perhatikan contoh berikut: Naruto memiliki preferensi: Hokage, Sahabat, Kekasih; Itachi memiliki preferensi: Sahabat, Kekasih, Hokage; dan Kakuzu memiliki preferensi: Kekasih, Sahabat, Hokage. Menimbang preferensi Naruto, Itachi, dan Kakuzu, pilihan terbaik adalah Sahabat atau Kekasih. Bertolak dari prinsip pareto, maka ketiganya mesti lebih menginginkan Sahabat atau Kekasih ketimbang Hokage.

Namun, preferensi terbesar Naruto adalah Hokage, sehingga ia tidak puas dengan putusan tersebut. Kita melihat bahwa begitu sulit untuk menentukan kehendak umum atau kehendak bersama yang diamini oleh sosial; persoalan ini dikenal sebagai “teorema ketidakmungkinan umum” (Adian, 2010). Hemat saya, sampai saat ini tidak ada metode distribusi apapun yang dapat memberi kepuasan sosial yang merata.

Distribusi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bagi saya hanyalah suatu fantasi yang memabukkan, tak ubahnya dengan kita sedang mengkonsumsi ganja, “Gue terbang nih”!!!! namun, perlu untuk dicatat, saya bukannya menghardik sila tersebut, sejujurnya saya juga memimpikan realisasinya. Untuk melihat persoalan tersebut lebih dalam, kita akan membahas aspek ekonomi yang bersifat “satu pintu”. Maksudnya, laju perputaran uang, barang, dan sebagainya memiliki perputaran yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin ada hal yang gratis. Subsidi dan beasiswa kerap disalah artikan sebagai “gratis”, padahal yang terjadi adalah “alih bayar”. Dengan demikian, bagaimana mungkin tiba-tiba negara mempunyai kekayaan tidak terhingga yang didistribusikan kepada seluruh rakyatnya? Apakah negara harus memproduksi uang terus menerus? Jika demikian, akan terjadi inflasi yang luar biasa besar.

Tidak hanya perihal distribusi dan kekayaan negara. Sistem ekonomi juga memang tidak berurusan dengan persoalan moral seperti keadilan bersama ataupun kehendak umum. Ekonomi memiliki tujuan mewujudkan efisiensi, yang jika dibedah bertumpu pada asumsi ontologi Homo Economicus. Hal ini membuat manusia dalam ekonomi diasumsikan amoral. Hipotesis dari konsep Homo Eonomicus sendiri dapat dituangkan dalam 4 hal: Self-interested, Know what they want, Make rational choices to maximise their utility, dan These choices are based on concept of marginal utility. Dengan demikian, kita melihat, asumsi ontologi ekonomi yang merupakan penunjang kesejahteraan yang akan berimbas pada keadilan sosial justru tidak memasukkan perihal moral dan kehendak umum.

Menimbang dilema tersebut, apakah kita harus menyerah dengan realisasi sila kelima? Saya rasa tidak. Menyimpulkan dari persoalan dan dilema yang ada, sila kelima tersebut adalah konsep yang begitu baik dan ideal, akan tetapi tidak boleh dipahami sebagai “kata benda”. Maksudnya, mungkin saja tidak akan mungkin terealisasi, sehingga objeknya sebagai negara yang begitu adil dan mensejahterakan seluruh rakyatnya tidak akan ada. Sehingga, sila tersebut hanya dapat dijadikan sebagai suatu “guide” atau petunjuk arah, yang membuat perekonomian negara tidak dijalankan secara mekanistis seperti dalam buku-buku ekonomi. Akhirnya, kita akan menjumpai sila kelima seperti judul tulisan ini, yakni GANJA. Sila tersebut begitu memabukkan sehingga kita berfantasi dan mengatakannya ada. Ketika telah habis efek ganja tersebut, baru kita sadar bahwa kenyataan begitu pahit, akan tetapi kita justru mengambil linting ganja yang lainnya dan mulai terbang lagi, begitu seterusnya. Semoga saja sila ini tidak seperti bayangan kelam saya, semoga ia benar-benar ada dan bukannya fantasi semata.

Referensi:

Adian, Donny Gahral. 2011. Setelah Marxisme: Sejumlah Teori Ideologi Kontemporer (Depok: Koekoesan)
Cahyadi, Antonius & Manullang, E. Fernando M. 2011. Pengantar ke Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana.
Kaelan. 2016. Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis dan Yuridis). Yogyakarta: Paradigma.
Miceli, Thomas J. 2004. The Economic Approach to Law. Stanford: Stanford University Press.
Pratama, Herdito Sandi. 2015. (Ringkasan Disertasi) Kritik Terhadap Individualisme Metedologis dalam Ilmu Ekonomi. Depok: Universitas Indonesia.
https://www.economicshelp.org/blog/27358/concepts/rational-economic-man-homo-economicus/

—-

Penulis: Musfi Romdoni (Wakil Kepala Departemen Kajian dan Literasi, FIB 2015)
Editor: Aida Safitri (Staf Departemen Hubungan Masyarakat, Vokasi 2017)
Ilustrator: Rafa (Wakil Kepala Departemen Media, Informasi, dan Penertiban, FIA 2015)

Salam,
KSM Eka Prasetya UI
Bernalar Membangun Negeri